JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, mengonfirmasi bahwa dugaan praktik jual beli titik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto saat mengevaluasi kinerja Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
Pernyataan tersebut disampaikan Dudung di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026.
Menurutnya, Presiden menerima berbagai laporan dan masukan sebelum mengambil keputusan terkait pergantian pimpinan BGN. Oleh karena itu, temuan yang diperoleh dari inspeksi lapangan hanya menjadi salah satu bahan pertimbangan.
“Ya, kemungkinan besar seperti itu. Banyak informasi yang sampai kepada Presiden. Bukan hanya dari temuan saya di lapangan, tetapi juga dari berbagai sumber lainnya,” kata Dudung.
Temuan Ketimpangan dalam Program MBG
Sebelumnya, Dudung mengaku menemukan sejumlah ketimpangan saat melakukan inspeksi lapangan terhadap pelaksanaan program MBG. Salah satunya ialah dugaan praktik jual beli titik dapur SPPG yang sempat menjadi sorotan publik.
Meski demikian, Dudung menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG juga menunjukkan banyak capaian positif.
Namun, berbagai temuan di lapangan tetap menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Selain itu, Presiden disebut terus menerima informasi dari berbagai pihak mengenai pelaksanaan program tersebut.
Karena itulah, proses evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan banyak aspek.
Presiden Ingin MBG Bebas Penyimpangan
Dudung menegaskan bahwa Presiden Prabowo menginginkan program MBG berjalan tanpa penyimpangan sedikit pun.
Pasalnya, program tersebut menggunakan anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurut dia, Presiden menaruh perhatian besar terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, setiap potensi penyimpangan harus dicegah sejak dini.
Ketika ditanya apakah dugaan jual beli titik SPPG menjadi salah satu alasan pencopotan Dadan Hindayana, Dudung menjawab singkat bahwa hal tersebut memang termasuk salah satu faktor evaluasi.
“Ya, salah satu faktornya itu,” ujarnya.
Tata Kelola dan Manajemen Perlu Diperbaiki
Di sisi lain, Dudung menilai persoalan utama yang perlu dibenahi dalam program MBG adalah tata kelola dan manajemen.
Menurutnya, sistem pengelolaan yang baik akan menutup celah terjadinya penyimpangan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia.
Akan tetapi, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan seluruh pihak yang terlibat menjalankan tugas sesuai aturan. Dengan pengawasan yang kuat, kualitas layanan kepada masyarakat dapat tetap terjaga.
Pergantian Pimpinan BGN untuk Perbaikan
Dudung menilai keputusan Presiden mengganti pimpinan BGN merupakan langkah yang tepat. Sebab, Presiden telah menerima, mencermati, dan mengevaluasi berbagai informasi sebelum mengambil keputusan tersebut.
Menurutnya, pergantian pimpinan diharapkan mampu memperkuat tata kelola lembaga sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program MBG.
Presiden Prabowo Subianto diketahui mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai penggantinya.
Selain itu, Presiden juga memberhentikan Lodewyk Pusung dan Soni Sanjaya dari posisi Wakil Kepala BGN.
Sementara itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono dipercaya mengisi jabatan Wakil Kepala BGN yang baru. Dengan susunan kepemimpinan tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.[]
