Jakarta – Perumda Pembangunan Sarana Jaya berkomitmen dalam memperkuat tata kelola perusahaan melalui sinergi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan dalam meningkatkan akuntabilitas, efektivitas pengawasan, serta memastikan pengelolaan perusahaan berjalan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Penguatan tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk evaluasi dan penugasan bersama BPKP, di antaranya Assessment GCG, evaluasi kinerja perusahaan, serta audit investigatif.
Ketiga instrumen tersebut memiliki peran penting dalam memberikan penilaian independen, meningkatkan kualitas pengendalian internal, serta mendukung pengambilan keputusan perusahaan yang transparan dan bertanggung jawab.
Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui pelaksanaan Assessment GCG Tahun Buku 2025 yang telah memasuki tahapan Exit Meeting pada Selasa, 3 November 2026. Berdasarkan hasil penilaian BPKP, Sarana Jaya berhasil memperoleh predikat ‘Baik’, yang menjadi capaian positif dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan.
Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Bernard Yohanes menyampaikan bahwa keterlibatan BPKP menjadi bagian penting dalam upaya perusahaan untuk memastikan penerapan tata kelola berjalan secara konsisten dan terus mengalami peningkatan kualitas.
“Bagi kami, sinergi bersama BPKP merupakan langkah penting dalam memastikan Sarana Jaya terus berkembang sebagai perusahaan yang profesional dan akuntabel. Melalui assessment GCG, evaluasi kinerja, maupun audit investigatif, kami memperoleh perspektif independen yang menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan dan pengambilan keputusan bisnis,” ujar Bernard dalam keterangannya dikutip Rabu, 4 November 2026.
Lebih lanjut Bernard menegaskan bahwa penguatan tata kelola tidak hanya berorientasi pada pemenuhan ketentuan dan standar penilaian, tetapi juga harus tercermin dalam efektivitas pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan, pengawasan internal, dan pengelolaan risiko. Setiap proses evaluasi menjadi bagian penting dalam menjaga konsistensi penerapan tata kelola, sehingga seluruh aktivitas bisnis perusahaan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan,” tutur Bernard.
Selain melalui assessment GCG, pelaksanaan evaluasi kinerja bersama BPKP menjadi bagian dari upaya Sarana Jaya dalam memperoleh penilaian yang objektif terhadap efektivitas pengelolaan dan pencapaian kinerja perusahaan. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan masukan strategis untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta kualitas pelaksanaan kegiatan usaha.
Sementara itu, audit investigatif menjadi salah satu instrumen pengawasan independen untuk mendukung pendalaman atas hal-hal tertentu sesuai ruang lingkup penugasan dan ketentuan yang berlaku. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Sarana Jaya dalam menjunjung tinggi prinsip integritas, kepatuhan, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan perusahaan.
Ketua Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Nurfitria Farhana mengapresiasi langkah manajemen dalam membangun sinergi bersama BPKP sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola dan efektivitas pengawasan perusahaan.
“Dewan Pengawas mendukung penuh langkah Direksi dalam membangun sinergi bersama BPKP. Kami memandang keterlibatan lembaga pengawasan independen menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola, meningkatkan efektivitas pengendalian internal, serta memastikan setiap kebijakan dan keputusan perusahaan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas,” ujar Nurfitria.
Menurutnya, penguatan tata kelola membutuhkan komitmen yang selaras antara Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh jajaran perusahaan agar prinsip GCG dapat diterapkan secara konsisten dalam setiap aktivitas operasional.
“Penguatan tata kelola merupakan tanggung jawab bersama. Dewan Pengawas akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal serta mendorong agar hasil evaluasi dan rekomendasi yang diberikan dapat menjadi dasar peningkatan kualitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” tambah Nurfitria.
Sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sarana Jaya memandang tata kelola yang baik sebagai fondasi penting dalam menjaga kesehatan perusahaan, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta memastikan pengelolaan aset dan kegiatan usaha dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab.
Melalui sinergi bersama BPKP, baik dalam pelaksanaan assessment GCG, evaluasi kinerja, maupun audit investigatif, Sarana Jaya menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan standar pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya perusahaan yang semakin sehat, berintegritas, dan memiliki daya saing, sekaligus memastikan kontribusi Sarana Jaya dalam pembangunan Jakarta dapat berjalan secara berkelanjutan. []
