JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatra Utara.
Terbaru, penyidik menggeledah enam lokasi dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik.
Penggeledahan berlangsung selama dua hari, Senin hingga Selasa (9–10 November 2026). Enam lokasi yang diperiksa terdiri atas dua kantor dan empat rumah milik pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dua kantor yang digeledah merupakan kantor Satuan Kerja (Satker) Wilayah I dan Satker Wilayah II BBPJN Sumatra Utara.
Sementara empat rumah lainnya masing-masing milik dua pihak swasta yang berprofesi sebagai kontraktor proyek jalan, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumatra Utara, serta mantan Kepala Satker BBPJN Sumatra Utara.
“Bahwa pada awal pekan ini, Senin-Selasa (9-10 November 2026), Penyidik KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi, yakni dua lokasi kantor dan empat lokasi rumah,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu, 11 November 2026.
“Kemudian, satu rumah mantan Kadis PU Sumut, serta satu rumah mantan Kasatker di BBPJN Sumut,” lanjutnya.
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara.
“Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini,” tambah Budi.
Delapan Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Budi menjelaskan, penggeledahan di enam lokasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang telah berjalan.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatra Utara.
Dari delapan tersangka tersebut, tujuh orang telah ditahan oleh penyidik KPK.
Mereka terdiri atas sejumlah pejabat dan mantan pejabat di lingkungan BBPJN Sumatra Utara yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Berikut tujuh tersangka yang telah ditahan:
1. Stanley Cicero, mantan Kepala BBPJN Sumatra Utara periode September 2024 hingga 28 Juni 2025.
2. Rahmad Parulian, mantan Kepala Satuan Kerja Wilayah I BBPJN Sumatra Utara.
3. Faisal, PPK 1.1 BBPJN Sumatra Utara Wilayah I.
4. Heri Handoko, PPK 1.2 BBPJN Sumatra Utara Wilayah I.
5. T. Rahmansyah Putra, Kepala Satker PJN Wilayah II Provinsi Sumatra Utara.
6. Manaek Manalu, PPK 2.2 BBPJN Sumatra Utara Wilayah II.
7. Munson Ponter Paulus, PPK 1.4 Satker Wilayah I BBPJN Sumatra Utara.
KPK masih melanjutkan penyidikan untuk mendalami keterlibatan para pihak serta menelusuri bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan tersebut.[]
