Pematangsiantar-Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar memiliki strategi dan inovasi tersendiri dalam menurunkan angka pengangguran.
Sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.
Seperti meningkatkan kreativitas warga untuk membangun kota yang unggul dan sejahtera.
Dengan program unggulan serta membangun ekonomi kreatif masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan secara intensif.
Demikian paparan Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi.
Disampaikan dalam Penilaian Presentasi Kepala Daerah Dalam Rangka Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Dimensi Penurunan Tingkat Pengangguran.
Digelar oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara zoom meeting, Rabu, 1 April 2026 sore, dan diikuti dari Command Center Lantai 2 Balai Kota Pematangsiantar.
Wesly yang diwakili Junaedi menerangkan, jumlah penduduk Kota Pematangsiantar tahun 2024 sebanyak 277.054 jiwa.
Di tahun 2025 sebanyak 279.198 jiwa, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 sebesar 81,17 persen dan di tahun 2025 sebesar 81,71 persen.
Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,61 di tahun 2024 dan 4,09 di tahun 2025. Di tahun 2024, Indeks Gini Rasio sebesar 0,297 dan di tahun 2025 sebesar 0,332.
Dijelaskan, strategi yang ditempuh antara lain memperluas kesempatan kerja, memperkuat sinergi dengan program pemerintah pusat.
Seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), serta mendorong berbagai program inovasi lintas sektor.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pematangsiantar tercatat 8,00 persen di tahun 2024, sedangkan di tahun 2025 berada di angka 7,74 persen.
Mendukung strategi penanganan pengangguran, Pemko bersama DPRD menyepakati terkait Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dan Ranperda Pemberian Insentif serta Kemudahan Berinvestasi.
Kemudian, penyusunan rencana tenaga kerja Kota Pematangsiantar tahun 2025-2029, dan rencana pembangunan industri.
“Kita sepakati Ranperda Inisiatif. Semoga berjalan lancar untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kerja lokal khususnya di Pematangsiantar,” katanya.
Struktur ketenagakerjaan di Kota Pematangsiantar pada bidang informal di tahun 2025 sebesar 51,64 persen atau 75.050 jiwa.
Sedangkan bidang formal sebesar 48,36 persen atau 70.293.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemko mengarahkan pembangunan ketenagakerjaan melalui kebijakan Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK negeri dan swasta.
Pengelolaan informasi pasar kerja (job fair), pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi dengan sertifikat BNSP, serta pemberian bantuan peralatan melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan.
Ditambah, wajib lapor lowongan kerja guna memonitoring laporan perusahaan pada lowongan kerja, serta memfasilitasi pelaksanaan rekrutmen.
Selain itu, pemerintah menyiapkan pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha.
Hingga standardisasi produk guna meningkatkan daya saing masyarakat dan mendorong terciptanya usaha baru.
Dalam paparannya juga, Wesly menyampaikan berbagai kegiatan telah dilakukan secara konkret untuk menekan angka pengangguran.
Salah satunya melalui pelaksanaan job fair (bursa kerja).
Wesly juga menegaskan, upaya menurunkan pengangguran tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.
“Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar penanganan pengangguran berjalan lebih efektif,” tukasnya.
Pemko juga telah banyak merekrut pemuda-pemudi yang bergelut di bidang industrial ekonomi kreatif.
Seperti content creator hingga tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang dibutuhkan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain itu, pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit dalam memastikan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja.
Sekaligus menjaga hubungan industrial yang harmonis serta iklim investasi yang kondusif.
“Inovasi ini juga merupakan strategi unggulan Pemko Pematangsiantar dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif,” lanjutnya.
Wesly menambahkan, Pemko tidak hanya berfokus pada penurunan angka pengangguran.
Tetapi juga memiliki upaya maksimal membangun masa depan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Sebagai inovasi daerah, Pemko melalui Dinas Ketenagakerjaan memiliki strategi, yakni Klinik Konseling Ketenagakerjaan.
Ini merupakan inovasi pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan.
Bertujuan memberikan layanan konseling terpadu bagi pencari kerja, pekerja, maupun korban PHK.
“Agar memperoleh solusi, dukungan psikologis, informasi lowongan kerja yang tepat, serta pendampingan dalam menghadapi dunia kerja,” jelasnya.
Inovasi juga hadir sebagai respons atas rendahnya kesiapan kerja, ketidaksesuaian kompetensi, keterbatasan informasi lowongan kerja.
Dan belum optimalnya pemahaman hubungan industrial, melalui layanan konseling, asesmen, serta rujukan ketenagkarejaan yang lebih terarah.
Melalui presentasi ini, ia berharap capaian kinerja Pemko dalam menurunkan tingkat pengangguran dapat memeroleh apresiasi.
Sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di masa mendatang.
Kegiatan berlangsung dengan lancar. Diakhiri sesi tanya jawab serta evaluasi sebagai bagian dari proses penilaian kinerja pemerintah daerah.
Wesly mengikuti pembukaan kegiatan tersebut yang dibuka Kepala BSKDN Kemendagri Dr Yusharto Huntoyungo MPd.
Pemda yang mengikuti Tahapan Presentasi, yaitu Regional Sumatera, Regional Jawa dan Bali.
Regional Nusa Tenggara dan Maluku, Regional Kalimantan, Regional Sulawesi, serta Regional Papua.
Setiap regional, dibagi dalam tiga klaster. Klaster Provinsi terdiri atas Kepulauan Riau, Lampung, dan Sumatera Barat.
Klaster Kabupaten yakni Dairi, Gayo Lues, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, dan Solok Selatan.
Sedangkan Klaster Kota, yaitu Batam, Dumai, Padang, Pematangsiantar, dan Tanjungbalai.
Turut hadir, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Drs Robert Samosir, Kepala Bappeda Sofie Megawaty Saragih SSTP MSi, Kadis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Muhammad Hamam Sholeh AP.
Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Herbet Aruan SPd MH, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johannes Sihombing SSTP MSi. [ad]
