‎DPRD DKI Segel Operator Best Parking di Blok M Square Atas Dugaan Praktik Parkir Ilegal

Jupite‎Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter menyegel operator parkir ilegal Best Parking di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan, Senin, 11 Mei 2026. Penyegelan dilakukan atas dugaan mengelola parkir tanpa izin sejak tahun 2023.

‎Jupiter menjelaskan, langkah penyegelan ini merupakan bentuk ketegasan DPRD DKI Jakarta dalam menegakkan aturan serta melindungi hak masyarakat dan keuangan daerah.

‎”Berdasarkan temuan Pansus, operator parkir Best Parking diduga menjalankan pengelolaan parkir tanpa mengantongi izin sejak tahun 2023,” kata Jupiter saat diwawancarai di Blok M Square, Jakarta, Senin, 11 Mei 2026.

‎Jupiter menyatakan, Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta juga menemukan dugaan unsur pidana. Yaitu berupa penggelapan pajak yang berpotensi merugikan keuangan negara dan menghilangkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.

Jupiter meminta seluruh pihak terkait, termasuk instansi pengawasan dan aparat penegak hukum, untuk menindaklanjuti temuan ini secara serius dan transparan.

Pengelola gedung Blok M Square juga diduga belum memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama sekitar lima tahun.

‎”Ini tentu menjadi perhatian serius karena kewajiban pajak merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha,” tegasnya.

‎Ia berujar, temuan dugaan praktik parkir ilegal di kawasan strategis seperti Blok M ini sangat disayangkan. Terlebih, kawasan tersebut menjadi bagian penting dari program pengembangan Blok M Hub. Sebelumnya kawasan ini telah diinisiasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebagai pusat ekonomi, aktivitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), ruang kreatif anak muda. Serta kawasan transportasi terintegrasi modern di Jakarta Selatan.

Pengelola Pungut Uang Tanpa Izin Sah

‎”Di tengah upaya pemerintah membangun kawasan yang tertib dan modern, justru ditemukan dugaan praktik pengelolaan parkir ilegal yang tetap memungut uang dari masyarakat tanpa dasar izin yang sah,” ucap Jupiter.

‎Berdasarkan informasi yang diperoleh Pansus, potensi pendapatan parkir di kawasan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 juta per hari.

Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan tata kelola perparkiran di Jakarta masih memiliki banyak kelemahan. Terutama dalam pengawasan, integrasi sistem digital, transparansi pendapatan, dan kepatuhan terhadap aturan.

‎Jupiter menegaskan, Pansus sebelumnya telah merekomendasikan agar seluruh operator parkir yang tidak memiliki izin tidak lagi diberikan izin operasional oleh Unit Pengelola (UP) Perparkiran maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Meskipun telah membayar denda sebesar Rp50 juta.

‎”Ini merupakan langkah kami agar tidak ada lagi operator nakal yang mengambil uang masyarakat secara ilegal,” katanya.

Sarankan Sistem Cashless

‎Jupiter menyarankan, pengelolaan parkir ke depan harus dilakukan langsung oleh UP Parkir dengan sistem cashless berbasis digital. Yang terintegrasi secara real time dan dapat dimonitor secara langsung.

‎”Kami tidak ingin ada lagi kebocoran maupun permainan dari oknum tertentu yang melakukan pungutan kepada masyarakat. Pengelolaan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan modern,” ujarnya.

‎Ia mengungkapkan, rekomendasi Pansus Tata Kelola Perparkiran sebenarnya telah dibacakan dan disahkan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta sejak November 2025 bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Namun, kenyataannya di lapangan masih ditemui praktik parkir ilegal.

‎”Kami meminta agar hasil rekomendasi pansus ditindaklanjuti paling lambat satu bulan setelah dibacakan di paripurna. Namun, sampai hari ini, kita bisa melihat lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah,” ucapnya.

‎Maka itu, Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta akan terus mendorong reformasi sistem parkir yang lebih transparan, terintegrasi, dan akuntabel guna mencegah kebocoran pendapatan daerah.

‎”Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat harus masuk menjadi pendapatan daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan warga Jakarta. Bukan justru hilang akibat lemahnya pengawasan dan pelanggaran aturan,” kata Jupiter. []