Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyoroti fenomena kritik terhadap pemerintah yang berujung pada laporan polisi.
Ia menilai hal tersebut bertentangan dengan semangat demokrasi.
Hasto menyampaikan pernyataan itu dalam seminar nasional peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 April 2026.
Menurutnya, Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai bangsa yang menjunjung tinggi narasi pembebasan, sehingga tidak seharusnya ada penindasan, termasuk terhadap kritik.
“Sekarang ini kritik masalah pangan diadukan ke polisi. Kritik terhadap pemerintah diadukan kepada polisi,” ujar Hasto.
Ia menegaskan, kritik sejatinya merupakan bentuk kepedulian dan kecintaan terhadap bangsa, bukan sebaliknya.
“Kalau kita kritik pemerintah, bukan berarti kita tidak ingin pemerintah berhasil. Justru karena kita sayang, cinta Tanah Air,” lanjutnya.
Hasto juga menekankan pentingnya perbedaan pandangan dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, perbedaan ide dan pemikiran justru menjadi kekuatan selama didorong oleh semangat untuk memajukan bangsa.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai teladan dalam menjaga kebebasan berpendapat.
Selain itu, Hasto menegaskan pentingnya menjaga prinsip demokrasi seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, serta fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap pemerintah.
“Freedom of speech, freedom of press, dan fungsi DPR sebagai checks and balances harus diperjuangkan demi Indonesia yang sehat,” tegasnya.
Ia pun menutup dengan mengingatkan bahwa semangat pembebasan yang diwariskan sejak Konferensi Asia Afrika harus terus dijaga, termasuk dengan memastikan tidak ada praktik penindasan di Indonesia.[]
