Jakarta – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, akhirnya angkat bicara terkait polemik ceramahnya tentang istilah “mati syahid” yang disampaikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) beberapa waktu lalu.
JK menegaskan, pernyataannya saat itu tidak bertujuan menyinggung agama tertentu, melainkan menjelaskan konteks konflik sosial yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya di Poso dan Ambon.
“Cuma satu-dua menit saya bicara konflik karena agama, itulah antara lain Ambon-Poso. Saya tidak bicara tentang dogma agama,” ujar JK dalam konferensi pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 April 2026.
Ia menjelaskan, dalam konflik tersebut, banyak pihak menggunakan legitimasi agama untuk membenarkan tindakan kekerasan.
Karena itu, ia menggunakan istilah “syahid” sesuai dengan audiens ceramah yang berada di lingkungan masjid.
“Saya pakai kata syahid karena saya di masjid. Kalau saya pakai kata martir, jemaah tidak mengerti. Padahal maknanya hampir sama,” jelasnya.
Meski demikian, JK menegaskan bahwa tidak ada ajaran agama, baik Islam maupun Kristen, yang membenarkan kekerasan atau pembunuhan.
“Tidak ada ajaran agama yang membenarkan saling membunuh. Itu yang saya sampaikan,” tegasnya.
JK juga mengingat kembali dampak besar konflik di Ambon dan Poso sekitar 25 tahun lalu.
Ia menyebut ribuan orang meninggal dan ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi akibat konflik yang membawa isu agama tersebut.
“Sekitar 7.000 orang meninggal dalam tiga tahun,” ungkapnya.
Lebih lanjut, JK menegaskan kehadirannya di daerah konflik saat itu justru untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, bukan memperkeruh keadaan.
“Saya datang ke sana untuk mendamaikan, bukan untuk memecah. Saya pertaruhkan jiwa saya,” katanya.
Ia pun meminta publik melihat pernyataannya secara utuh dan tidak terpengaruh oleh potongan video yang beredar di media sosial.
“Lihat konteksnya secara lengkap. Jangan dipotong-potong,” imbuhnya.
Dilaporkan ke Polisi
Sebelumnya, JK dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama terkait ceramah tersebut.
Laporan diajukan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama sejumlah organisasi masyarakat.
Ketua Umum GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat, menyebut ceramah JK dinilai menyinggung ajaran Kristen dan menimbulkan keresahan.
Laporan tersebut telah teregistrasi dengan nomor LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 12 April 2026.[]
.){kind=link}