Jakarta – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), akhirnya buka suara terkait tuduhan penistaan agama yang dilaporkan sejumlah pihak atas ceramahnya di Masjid UGM pada 5 Maret 2026 lalu.
JK menilai laporan tersebut muncul akibat potongan video yang disebarkan dengan narasi yang tidak utuh. Ia menegaskan tudingan tersebut merupakan fitnah.
“Orang-orang yang memfitnah saya, pernah enggak ada di situ? Saya ada di situ,” kata JK dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 April 2026.
Dalam kesempatan itu, JK juga memperlihatkan rekaman kondisi konflik di Poso dan Ambon yang menjadi bahan ceramahnya.
Ia menyebut situasi konflik di dua daerah tersebut jauh lebih keras dibandingkan yang dipahami publik melalui potongan video yang beredar.
Menurut JK, konflik di Poso dan Ambon pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an merupakan konflik sosial yang kemudian berkembang menjadi bernuansa agama.
Ia menegaskan dirinya terlibat langsung dalam upaya penyelesaian konflik tersebut.
Sebelumnya, sejumlah pihak melaporkan JK ke kepolisian, di antaranya Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan Aliansi Masyarakat Sipil Sumatra Utara.
Mereka menilai pernyataan JK dalam ceramah tersebut menyinggung ajaran agama dan menimbulkan kegaduhan.
Di sisi lain, Menteri HAM, Natalius Pigai, mendorong agar polemik ini diselesaikan melalui dialog, bukan jalur hukum.
“Saya tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Tidak ada manfaatnya,” ujar Pigai.
Sementara itu, Presidium Anti Provokator Nasional menyatakan akan melaporkan pihak yang pertama kali menyebarkan potongan video ceramah JK yang dinilai memicu polemik.
Mereka menilai video tersebut sengaja dipotong dan disebarkan dengan narasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
JK sendiri dikenal sebagai tokoh yang berperan dalam penyelesaian konflik sosial, termasuk mediasi damai dalam konflik Poso dan Ambon melalui Deklarasi Malino I dan II pada awal 2000-an.[]
