Jakarta – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sepakat dengan ‘niat baik’ dari majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung dalam putusan kasus Herry Wirawan dengan membebankan ganti kerugian untuk dibayarkan oleh negara.
“Sayangnya yang tidak disadari oleh majelis hakim, dengan ketiadaan kerangka hukum mekanisme pembayaran restitusi oleh negara, sangat besar kemungkinan pada akhirnya restitusi ini tidak akan dibayarkan,” kata Peneliti ICJR Maidina Rahmawati dalam keterangan tertulisnya merespons putusan kasus pemerkosa santriwati Herry Wirawan, Selasa, 15 Februari 2022.
Menurut Maidina, sangat mudah bagi pemerintah untuk berkelit bahwa tidak ada skema yang tersedia. Karena memang tidak ada kewajiban negara membayarkan restitusi kepada korban.
“Terdapat ketidakjelasan mengenai pemenuhan restitusi ini, yang lagi-lagi dampak buruknya akan menimpa korban,” katanya.
Seharusnya imbuh dia, dengan melihat problem pemenuhan restitusi dan layanan korban dan memastikan komitmen negara menguatkan hak korban, negara harus menghadirkan skema revolusioner untuk pemulihan hak korban.
BACA JUGA: Putusan Herry Wirawan Refleksi Pemulihan Korban yang Terabaikan
ICJR mendorong skema dana bantuan korban atau victim trust fund harus dibangun oleh negara. Negara tetap bisa menerapkan sanksi finansial kepada pelaku tindak pidana, lalu mengolah hasil yang didapat untuk memenuhi hak korban, termasuk untuk membayarkan kompensasi dan memberikan layanan.
“Dana bantuan korban ini juga dapat diolah dari penerimaan bukan pajak negara,” katanya.
Berdasarkan catatan-catatan ini, ICJR kata Maidina, mendorong agar pertama, DPR dan Pemerintah mengevaluasi, memperbarui dan memperkuat pengaturan tentang hak korban, mulai dari layanan korban hingga kejelasan restitusi dan eksekusi hak korban dalam KUHAP.
Kedua, mendorong Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk memperhatikan aspek pemulihan korban dalam penanganan kasus. Dalam putusan, MA wajib memberikan jaminan putusan pengadilan yang mempertimbangkan pemulihan korban.
“Ketiga, Pemerintah dan DPR mengkaji segera skema dana bantuan korban atau victim trust fund untuk masuk dalam KUHAP, UU Perlindungan Saksi dan Korban, dan undang-undang lain yang sedang dibahas seperti RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” tandasnya. []
