Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jaring Pengaman Cegah Kemiskinan Baru

Mamuju – Program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan suatu jaring pengaman sosial mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Wilayah, Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sulawesi dan Maluku (Sulama), Sudiono.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) mau pun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) se Sulbar harus berperan aktif, sehingga program jaminan sosial ketenagakerjaan bisa menyeluruh.

“Baik swasta, BUMN atau BUMD, non ASN dan perangkat desa, itu dipastikan terdaftar pada program jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Sudiono, Rabu, 23 Februari 2022.

Ia berharap, pemerintah daerah melalui Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi program penjaminan sosial ketenagakerjaan, menyediakan anggaran untuk membayar iuran bagi non ASN di lingkup pemerintahannya, bagi perangkat desanya dan bagi penduduk pekerja rentannya.

“Supaya non ASN ini tidak berbondong-bondong ingin segera menjadi ASN karena mereka sudah mempunyai jaminan sosial yang sama dengan yang sudah menjadi ASN,” katanya.

Lanjut Sudiono menjelaskan, sampai saat ini, pihaknya masih mendorong pemerintah daerah segera menganggarkan dan merealisasikan pembayaran iuran tersebut.

“Sehingga nanti tidak ada lagi non ASN yang tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan,” kata Sudiono.

Pekerja rentan, kata Sudiono, penting untuk ditindaklanjuti karena mereka (pekerja rentan) merupakan seorang pekerja yang baru mampu memenuhi kehidupannya sendiri, itupun terbatas.
Untuk membayar iuran mereka tidak mampu.

“Di sinilah peran pemerintah daerah untuk membantu iurannya, supaya pada saat terjadi peristiwa kecelakaan kerja atau meninggal dunia, keluarganya tidak menjadi rakyat miskin baru,” katanya.

Kalau rakyat miskin baru bisa diminimalisir, kata Sudiono, tentu akan menjaga stabilitas dan kondusifitas di Sulbar, serta bisa menarik investor untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi di Sulbar.

“Jadi, inilah efek domino dari penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Sudiono. []

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI

Kasus Uang Paroki Aek Nabara Rp 28 Miliar di BNI, BP BUMN Berjanji Segera Tuntaskan

Jakarta - Kasus uang jemaat Gereja Paroki St. Fransiskus...

Profil Andi Hakim Febriansyah, Eks Kepala Kas BNI Aek Nabara yang Ditangkap Polda Sumut

Medan - Nama Andi Hakim Febriansyah menjadi perhatian publik...

GAMKI Minta JK Hadapi Proses Hukum, Dugaan Penistaan Agama Diminta Diusut Tuntas

JAKARTA – Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) menegaskan...

Bejat! Oknum Kiai di Pati Cabuli 50 Santriwati di Ponpes

Pati, Opsi.id - Kasus pencabulan kembali terungkap. kali ini...

Profil Karutan Balige Valen Sonar Rumbiak, Sah Menyandang Marga Pardede

Toba, Opsi.id - Kepala Rutan Kelas IIB Balige, Valen...

Kerja Keras Berbuah Manis, Tiga Pelajar Mamasa Wakili Indonesia di Kuala Lumpur Cup U16

Mamuju, OPSI.ID - Tiga pelajar asal Kabupaten Mamasa berhasil...

Pameran Budaya Pancasila 2026 di Mamuju Resmi Digelar

Mamuju, OPSI.ID - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Barat...

Bus Halmahera Terbalik Keluar Tol JMKT, 4 Penumpang Tewas

SERDANG BEDAGAI, Opsi.id  — Satu unit Bus Halmahera BK...

Bali Tuan Rumah Red Bull Cliff Diving World Series 2026

BALI, Opsi.id  — Musim ke-17 Red Bull Cliff Diving...

Dirreskrimum Polda Sulsel Diganti, Ini Sosok Penggantinya

Makassar, OPSI.ID - Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Djuhandhani...

Reynaldo Bryan Dorong HIPMI Jadi Lokomotif Ekonomi Nasional

JAMBI, Opsi.id  — Reynaldo Bryan mendorong transformasi Himpunan Pengusaha...

Ariel NOAH Rilis Single Ancika untuk OST Dilan ITB 1997

Jakarta - Ariel NOAH kembali menyapa penggemar dengan karya...

Berita Terbaru

Popular Categories