Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jaring Pengaman Cegah Kemiskinan Baru

Mamuju – Program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan suatu jaring pengaman sosial mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Wilayah, Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sulawesi dan Maluku (Sulama), Sudiono.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) mau pun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) se Sulbar harus berperan aktif, sehingga program jaminan sosial ketenagakerjaan bisa menyeluruh.

“Baik swasta, BUMN atau BUMD, non ASN dan perangkat desa, itu dipastikan terdaftar pada program jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Sudiono, Rabu, 23 Februari 2022.

Ia berharap, pemerintah daerah melalui Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi program penjaminan sosial ketenagakerjaan, menyediakan anggaran untuk membayar iuran bagi non ASN di lingkup pemerintahannya, bagi perangkat desanya dan bagi penduduk pekerja rentannya.

“Supaya non ASN ini tidak berbondong-bondong ingin segera menjadi ASN karena mereka sudah mempunyai jaminan sosial yang sama dengan yang sudah menjadi ASN,” katanya.

Lanjut Sudiono menjelaskan, sampai saat ini, pihaknya masih mendorong pemerintah daerah segera menganggarkan dan merealisasikan pembayaran iuran tersebut.

“Sehingga nanti tidak ada lagi non ASN yang tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan,” kata Sudiono.

Pekerja rentan, kata Sudiono, penting untuk ditindaklanjuti karena mereka (pekerja rentan) merupakan seorang pekerja yang baru mampu memenuhi kehidupannya sendiri, itupun terbatas.
Untuk membayar iuran mereka tidak mampu.

“Di sinilah peran pemerintah daerah untuk membantu iurannya, supaya pada saat terjadi peristiwa kecelakaan kerja atau meninggal dunia, keluarganya tidak menjadi rakyat miskin baru,” katanya.

Kalau rakyat miskin baru bisa diminimalisir, kata Sudiono, tentu akan menjaga stabilitas dan kondusifitas di Sulbar, serta bisa menarik investor untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi di Sulbar.

“Jadi, inilah efek domino dari penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Sudiono. []

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI

News Anchor Bongkar Cerita di Balik Layar TV

Jakarta - Sederet pembaca berita alias news...

Video Bokep 19 Detik di Emperan Toko Magelang, Viral di Media Sosial

Jakarta - Sebuah video bokep berdurasi 19 detik berisi...

Foto: Achmad Megantara, Perankan Rangga di Sinetron Dewi Rindu

Jakarta - Aktor muda Achmad Megantara didaulat untuk berperan...

Dihina Gurunya, Siswi SMP di Medan Didatangi Polisi

Medan - Seorang siswi SMP Negeri 28 Kota Medan,...

Kembali Berulah, Dua Residivis Maling di Mamuju Ditangkap Polisi

Mamuju - Kembali berulah, dua residivis maling, EG dan...

Daftar Final Line Up Synchronize Fest 2026 Lengkap Sesuai Hari

Jakarta - Oktober 2026 akan menjadi bulan yang penuh...

Atiya Purnomo Persembahkan Lagu Sinarku Takkan Sirna

Jakarta - Di tengah semangat generasi muda Indonesia yang...

Grup Duo, DUA Rilis Single Let Go

Jakarta – Di tengah ramainya tren musik pop lokal,...

Melihat Lebih Dekat Fasilitas LRT Jakarta Rute Kelapa Gading-Manggarai, Milik Jakpro

Jakarta – PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro melakukan...

Pesan Tegas Rektor Unhas di Dies Natalis ke-70: Bersatu untuk Perkuat Unhas

Makassar, OPSI.ID - Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Jamaluddin...

Kejagung Sita Rp1,3 Triliun dalam Kasus Dugaan Korupsi Perkebunan di Kawasan Hutan Lampung

JAKARTA, Opsi.id  – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap perkembangan terbaru...

Jeirry Sumampow: Integritas Pemilu Dimulai dari Rekrutmen Penyelenggaranya

JAKARTA, Opsi.id  – Persoalan independensi dan integritas penyelenggara pemilu...

Kejagung Sebut Bukti Dugaan Pemerasan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Telah Lengkap

Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan penyidik telah menemukan...

Berita Terbaru

Popular Categories