Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jaring Pengaman Cegah Kemiskinan Baru

Mamuju – Program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan suatu jaring pengaman sosial mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Wilayah, Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sulawesi dan Maluku (Sulama), Sudiono.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) mau pun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) se Sulbar harus berperan aktif, sehingga program jaminan sosial ketenagakerjaan bisa menyeluruh.

“Baik swasta, BUMN atau BUMD, non ASN dan perangkat desa, itu dipastikan terdaftar pada program jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Sudiono, Rabu, 23 Februari 2022.

Ia berharap, pemerintah daerah melalui Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi program penjaminan sosial ketenagakerjaan, menyediakan anggaran untuk membayar iuran bagi non ASN di lingkup pemerintahannya, bagi perangkat desanya dan bagi penduduk pekerja rentannya.

“Supaya non ASN ini tidak berbondong-bondong ingin segera menjadi ASN karena mereka sudah mempunyai jaminan sosial yang sama dengan yang sudah menjadi ASN,” katanya.

Lanjut Sudiono menjelaskan, sampai saat ini, pihaknya masih mendorong pemerintah daerah segera menganggarkan dan merealisasikan pembayaran iuran tersebut.

“Sehingga nanti tidak ada lagi non ASN yang tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan,” kata Sudiono.

Pekerja rentan, kata Sudiono, penting untuk ditindaklanjuti karena mereka (pekerja rentan) merupakan seorang pekerja yang baru mampu memenuhi kehidupannya sendiri, itupun terbatas.
Untuk membayar iuran mereka tidak mampu.

“Di sinilah peran pemerintah daerah untuk membantu iurannya, supaya pada saat terjadi peristiwa kecelakaan kerja atau meninggal dunia, keluarganya tidak menjadi rakyat miskin baru,” katanya.

Kalau rakyat miskin baru bisa diminimalisir, kata Sudiono, tentu akan menjaga stabilitas dan kondusifitas di Sulbar, serta bisa menarik investor untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi di Sulbar.

“Jadi, inilah efek domino dari penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Sudiono. []

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI

News Anchor Bongkar Cerita di Balik Layar TV

Jakarta - Sederet pembaca berita alias news...

Video Bokep 19 Detik di Emperan Toko Magelang, Viral di Media Sosial

Jakarta - Sebuah video bokep berdurasi 19 detik berisi...

Foto: Achmad Megantara, Perankan Rangga di Sinetron Dewi Rindu

Jakarta - Aktor muda Achmad Megantara didaulat untuk berperan...

Dihina Gurunya, Siswi SMP di Medan Didatangi Polisi

Medan - Seorang siswi SMP Negeri 28 Kota Medan,...

Kembali Berulah, Dua Residivis Maling di Mamuju Ditangkap Polisi

Mamuju - Kembali berulah, dua residivis maling, EG dan...

Respons Jokowi setelah Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR

SOLO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya...

Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Wapres ke MPR

JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran...

HUT ke-62: DPD Golkar DKI Bagikan 6.200 Paket Sembako di Jakarta, 2.200 untuk Wilayah Jakarta Pusat

‎Jakarta – DPD Golkar DKI Jakarta menggelar kegiatan pembagian...

Empat Tersangka Kasus Penyadapan Prabowo Punya Peran Berbeda, Ini Rinciannya

JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap pembagian...

Kasus Penyadapan Prabowo, Safaruddin: Komandannya Dulu Ditumbangkan

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi...

Kapolri Bongkar Dugaan Alur Penyadapan Ilegal Prabowo, Listyo Sigit Disebut Pemberi Perintah

Jakarta, OPSI.ID - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap...

Berita Terbaru

Popular Categories