Menaker Sebut Peraturan JHT Dibuat atas Rekomendasi Pemangku Kepentingan

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua (JHT) dibuat berdasarkan rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait.

Menurut politikus PKB ini para pemangku kepentingan terkait antara lain menyampaikan rekomendasi mengenai ketentuan tersebut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI pada 28 September 2021.

Rapat tersebut dihadiri oleh para pemangku kepentingan terkait di antaranya perwakilan dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dan Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Ida melanjutkan, dalam rapat tersebut para pemangku kepentingan terkait mendorong pemerintah menetapkan kebijakan yang mengembalikan Program JHT sesuai dengan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Dalam rapat dengar pendapat Kementerian Ketenagakerjaan dan Komisi IX DPR RI pada 28 September 2021, pemangku kepentingan terkait merekomendasikan kementerian meningkatkan manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja informal serta menyelaraskan regulasi jaminan sosial, terutama regulasi mengenai klaim manfaat JHT dan Program Jaminan Pensiun.

Menaker menjelaskan pula bahwa peraturan tentang pembayaran manfaat JHT merupakan hasil pokok-pokok pikiran Badan Pekerja Lembaga Tripartit Nasional pada 18 November 2021 dalam forum pembahasan perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Forum itu merekomendasikan pengembalian filosofi penyelenggaraan Program JHT sebagai program jangka panjang untuk memberikan kepastian tersedianya sejumlah dana bagi tenaga kerja pada saat yang bersangkutan tidak produktif lagi, yaitu ketika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. []

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI

News Anchor Bongkar Cerita di Balik Layar TV

Jakarta - Sederet pembaca berita alias news...

Video Bokep 19 Detik di Emperan Toko Magelang, Viral di Media Sosial

Jakarta - Sebuah video bokep berdurasi 19 detik berisi...

Foto: Achmad Megantara, Perankan Rangga di Sinetron Dewi Rindu

Jakarta - Aktor muda Achmad Megantara didaulat untuk berperan...

Dihina Gurunya, Siswi SMP di Medan Didatangi Polisi

Medan - Seorang siswi SMP Negeri 28 Kota Medan,...

Kembali Berulah, Dua Residivis Maling di Mamuju Ditangkap Polisi

Mamuju - Kembali berulah, dua residivis maling, EG dan...

The Weeknd Luncurkan Single Hong Kong, Lewat Kolaborasi Bareng Faye Wong

Jakarta - Industri musik internasional mencatat babak baru dalam...

Pesta Jejepangan Hajatan Weeaboo Bakal Hadirkan J-Rocks hingga Kohi Sekai

Jakarta - Gelombang budaya populer Jepang atau yang akrab...

Tujuh Stasiun di Daop 3 Cirebon Alami Penambahan Pemberhentian KA

Cirebon - Sejumlah stasiun di wilayah Daop 3 Cirebon...

Pimpin RDPU, Penrad Siagian Kawal Aduan Eks Karyawan PTPN II dan Status 81 Ribu PPPK Satpol PP

JAKARTA – Wakil Ketua I Badan Akuntabilitas Publik (BAP)...

Prabowo Diberi Tenggat hingga 18 November untuk Ajukan Pengganti Gibran

JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menargetkan dua...

Pengganti Gibran Bisa dari Luar Koalisi, Prabowo Punya Kewenangan Penuh

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tidak diwajibkan mengambil calon...

Ini Hak Gibran setelah Mundur dari Wapres, Mobil dan Sopir Ditanggung Negara

JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan...

Ahmad Muzani Umumkan Jadwal Paripurna Penetapan Wapres Baru

Jakarta, OPSI.ID - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menjadwalkan...

Berita Terbaru

Popular Categories