Otonomi Daerah Diusik, FIAD dan Forum Dosen Sulsel Serukan Perlawanan Kebijakan Inkonstitusional

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Bivitri Susanti mengatakan FIAD menyebut ingin menjahit dan bersekongkol dalam upaya untuk mendorong perubahan di Indonesia. Bivitri menyebut masukan dari Kota Makassar sangat penting untuk mendukung perubahan.

“Tadi saya paparkan adalah untuk memantik diskusi soal pelanggaran konstitusi apa saja sih yang sudah terjadi. ​Karena kan selama ini kita sudah merasakan nih, mulai dari korban bencana alam sampai ada yang meninggalnya di tempat pengungsian, sampai dengan MBG (Makan Bergizi Gratis), koperasi desa,” tuturnya.

Banyaknya permasalahan tersebut, membuat pembahasan atau diskusi secara mendalam tertuda. Bivitri menegaskan FIAD tidak ingin membawa perspektif Jakarta ke Kota Makassar.

“Kami ingin mendengar pengalaman dari Makassar ataupun Sulsel secara umum, kira-kira menghadapi apa saja. Jangan sampai perspektif dari Jakarta dibawa saja ke sini. Padahal pasti konteksnya di sini sangat kaya dan harus kita gali,” ucapnya.

Bivitri juga menyoroti luka dalam yang dirasakan Pulau Sulawesi akibat pengerukan sumber daya alam yang semakin ugal-ugalan.

Ironinya, hal ini terjadi karena izin penambangan dan konsesi perkebunan ditarik paksa ke pemerintah pusat demi syahwat oligarki.

“Pertanyaan paling sahih: Orang sini dapat apa?” tanya Bivitri.

Ia menambahkan, praktik resentralisasi ini telah mematikan otonomi daerah.

Di saat kekayaan alam daerah habis, dana transfer ke daerah justru disunat dalam dua tahun terakhir, padahal beban pelayanan publik sepenuhnya dipikul oleh daerah.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, Prof Zainal Arifin Mochtar, menyatakan bahwa sebenarnya masyarakat sudah mengetahui dan merasakan sendiri sistem bobroknya saat ini.

Oleh karena itu, gerakan yang diinisiasi FIAD sengaja dirancang untuk melangkah lebih jauh.

Makanya yang coba dirumuskan oleh FIAD ini bukan lagi bicara soal masalah, tetapi mau merumuskan rumusan jawaban. Jawaban yang diolah secara khas intelektual yaitu berbasis data, analisis, konsep, dan teoritis. Saya kira, hasil tadi itu penting, karena panggilan tanggung jawab intelektual itu menjadi wajib di tengah-tengah kondisi saat ini, papar pria yang akrab disapa Prof Uceng ini.

Uceng membocorkan bahwa gerakan ini tengah menggalang kekuatan kolektif para intelektual di seluruh penjuru Indonesia.

Setelah sukses bergerak di Yogyakarta dan Jakarta, kini giliran Makassar yang mengonsolidasikan kekuatan sipil.

Selain masalah eksploitasi SDA, forum ini juga membedah hancurnya sistem checks and balances (pengawasan dan keseimbangan) dalam tata kelola pemerintahan.

Diskusi menyimpulkan satu hal: gerakan masyarakat sipil dari daerah harus dirajut kembali demi memaksa negara kembali ke khittah konstitusi.[]