Jakarta - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan fakta hasil survei, ada sebagian kecil warga mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.
Warga dimaksud berada di wilayah Maluku, Papua, dan basis Partai NasDem dan PSI pada Pemilu 2019 lalu.
Hal itu diungkap Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan pada Kamis, 3 Maret 2022 dalam pemaparan hasil survei. Survei digelar sejak 25 Februari hingga 1 Maret 2022.
"Hanya sebagian kecil yang sedikit cenderung mendukung perpanjangan masa jabatan presiden, yaitu di wilayah Maluku Papua, dan basis NasDem dan PSI pada Pemilu 2019," kata Djayadi dipetik dari bagian kesimpulan survei yang disampaikan.
"Dan yang memiliki kecenderungan mendukung penundaan pemilu karena alasan pemulihan perekonomian akibat pandemi, yaitu juga dari wilayah Maluku Papua, Jateng DIY, dan basis NasDem dan PSI, dan basis PPP pada Pemilu 2019," terangnya.
Dia menerangkan, hampir separuh warga mengetahui atau pernah mendengar usulan tentang perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tahun 2027, yakni 48 persen.
Terutama kelompok laki-laki, usia 26-55 tahun, etnis Sunda, Betawi dan Minang, pendidikan dan pendapatan menengah atas, profesi selain petani dan ibu rumah tangga, makin sering mengakses media massa (kalangan kritis), terutama di wilayah Sumatera, DKI, Jabar dan Sulawesi.
"Mayoritas warga menolak perpanjangan masa jabatan presiden sehingga Presiden Joko Widodo harus mengakhiri masa jabatannya pada 2024 sesuai konstitusi, berkisar 68-71 persen, baik karena alasan pandemi, pemulihan ekonomi akibat pandemi, atau pembangunan Ibu Kota Negara baru," ujarnya.
Mayoritas warga juga lebih setuju bahwa pergantian kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024 harus tetap diselenggarakan meski masih dalam kondisi pandemi, yakni 64 persen.
Baca juga: KOBAR Deklarasi #2024SetiaBersamaJokowi di Semarang
Ketimbang harus ditunda karena alasan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi, sebesar 26.9 persen.
"Mereka yang tahu isu ini cenderung menolak perpanjangan masa jabatan. Penolakan warga terhadap perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaaan penyelenggaraan pemilu juga mayoritas di hampir setiap kelompok demografi, wilayah, prilaku mengakses media massa, basis Pemilu 2019, dan pada tiap level kepuasan atas kinerja presiden dan demokrasi," tukasnya.
Disebutkan, survei menggunakan kontak telepon kepada responden yang dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Juni 2021.
Sebanyak 296,982 responden yang terdistribusi secara acak di seluruh Indonesia pernah diwawancarai secara tatap muka langsung dalam rentang tiga tahun terakhir.
Secara rata-rata, sekitar 71 persen di antaranya memiliki nomor telepon. Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelpon sebanyak 12,613 data, dan yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei yaitu sebanyak 1.197 responden.
Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis sebanyak 1.197 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error atau MoE) ±2,89 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Survei ini mewakili 71 persen dari populasi pemilih nasional. []
