Jakarta - Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil meyakini wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode tak bisa terealisasi, meski pihak pendukung ataupun deklaratornya terus bertambah dari waktu ke waktu.
Sebab, konsekuensi dari deklarasi perpanjangan masa jabatan presiden ini nantinya harus siap berhadapan dengan rakyat.
"Dalam pandangan saya, saya tidak begitu yakin dengan isu-isu ini akan berhasil direalisasikan karena dia akan berhadapan dengan rakyat," kata Nasir saat menjadi pembicara di kanal YouTube Opsi Media TV, dikutip Jumat, 8 April 2022.
Baca juga: Marak Deklarator Jokowi Tiga Periode, PKS: Mereka Sudah Hilang Etika
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tidak memungkiri saat ini ada kebudayaan bisu di tengah masyarakat. Di mana kalangan intelektual, cendikiawan, akademisi juga bisu mencermati situasi yang ada. Namun, mereka tetap memperhatikan situasi dan kondisi faktual melalui media sosial.
"Tapi ingat, budaya bisu ini bukan berarti mereka tidak bergerak, pasif. Mereka aktif misalnya media mainstream tak menyajikan informasi-informasi yang diharapkan oleh masyarakat, tapi media sosial tidak bisa dicegah," ujar Nasir.
Nasir pun mencurigai, wacana perpanjangan masa jabatan Joko Widodo tiga periode sengaja dibentuk untuk mengaburkan perhatian publik dari derasnya isu utama, di mana rezim Jokowi remuk redam hampir di segala lini.
Baca juga: Dukung Jokowi 3 Periode, Bara JP Sebut UUD 1945 Bukan Barang Sakral
"Saya justru berpikir jangan-jangan ya isu soal amendemen UUD 1945, lalu ingin jabatan presiden tiga periode hanya sebuah isu untuk mengalihkan perhatian publik dari berbagai macam ketimpangan-ketimpangan yang terjadi hari ini, di depan mata kita," ucapnya.
"Sebab, ketika ada upaya mengamendemen UUD 1945 untuk melanggengkan hal-hal yang kita sebut tadi, maka dia akan berhadapan dengan rakyat," kata Nasir. []
