Jakarta - Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono belum diizinkan mundur dari jabatan dewan pertimbangan presiden atau wantimpres.
Presiden Jokowi meminta Mardiono selesaikan dulu tugas-tugas yang tengah dikerjakannya, sebelum kemudian mundur.
Hal itu diketahui Mardiono setelah dia menemui Presiden Jokowi meminta arahan terkait telah disahkannya dirinya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
“Tadi Bapak Presiden memberi arahan kepada saya untuk itu diselesaikan terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan surat pengunduran diri sehingga saya itu bisa mengakhiri tugas itu dengan baik,” ujar Mardiono kepada wartawan, Senin, 10 Oktober 2022.
Mardiono mengungkapkan, dirinya tengah menyelesaikan kajian mengenai percepatan pembangunan ekonomi pedesaan.
Sebanyak 45 persen dari total penduduk yang tinggal di 74.961 desa mengalami ekonomi biaya tinggi.
Baca juga:
Minta Ketum PPP Ambil Langkah Tepat di Pilpres 2024, Rusli: Keputusan Politik Menentukan
“Saat ini sedang saya lakukan kajian itu sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang membidangi bidang kesra. Ini belum saya selesaikan. Karena itu tadi Bapak Presiden memberi arahan kepada saya untuk itu diselesaikan terlebih dahulu,” ujarnya.
Mardiono terpilih sebagai Plt. Ketua Umum DPP PPP pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP pada 4 September 2022.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kemudian mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Plt. Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025 melalui surat yang ditandatangani Menkumham Yasonna Laoly pada tanggal 9 September 2022.
“Undang-Undang itu tidak memperbolehkan untuk saya merangkap jabatan, sehingga selambat-lambatnya tiga bulan sejak saya menjadi Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan saya harus mengundurkan diri,” tandasnya. []
