Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku memiliki beberapa pertimbangan mengapa berniat merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022. Salah satunya inflasi di DKI Jakarta.

Anies menuturkan, revisi UPM dilakukan merujuk pada Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, di mana rata-rata inflasinya selama Januari-November 2021 sebesar 1,08 persen. Sebab, kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 sebelumnya hanya 0,86 persen.

"Bayangkan kenaikan UMP di bawah inflasi. Di mana-mana kalau kenaikan UMP di atas inflasi," kata Anies dalam acara Pop Art Jakarta, di Jakarta Selatan, Minggu, 12 Desember 2021.

Selain mengikuti inflasi tersebut, revisi UMP 2020 juga dilakukan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Rata-rata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30 persen.

"Di situ ketemu angka 5,1 persen. Angka 5,1 persen harapannya bagi para buruh memberikan rasa keadilan," ujarnya.

Dia berkeyakinan, pengusaha masih dapat menjangkau jika revisi kenaikan UMP 2022 menjadi 5,1 persen. Pasalnya, revisi ini dianggap menjadi jalan tengah bagi buruh dan pengusaha.

"Tujuan kita bernegara adalah menghadirkan keadilan sosial. Inilah yang menjadi prinsip kita," tuturnya.

Dia menekankan, formula UMP DKI Jakarta berbeda dengan provinsi lain. DKI Jakarta hanya memiliki satu formula. Sementara provinsi lain memiliki UMP, upah minimum kabupaten, dan kota.

"Provinsi DKI Jakarta salah satu provinsi yang tidak ada UM kota dan UM kabupaten. Jadi ketika diputuskan di level provinsi, maka itu final," ucap Anies Baswedan.

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk merevisi dan menaikkan UMP 2022 sebesar 5,1 persen atau senilai Rp 225.667. Dengan demikian, UMP DKI pada 2022 berdasarkan revisi tersebut sebesar Rp 4.641.854.

Sebelumnya, UMP DKI Jakarta 2022 hanya naik 0,86 persen atau senilai Rp 37.000 sehingga menjadi Rp 4.453.935,536. Penetapan ini mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. []