Malinau – Perusahaan penerbangan Susi Air, PT ASI Pudjiastuti akan melaporkan Bupati Malinau Wempi Wellem Mawa dan Sekda Malinau Ernes Silvanus, ke polisi berikut pengusiran pesawat Susi Air dari hanggar Bandara Robert Atty Bessing, Malinau, Kalimantan Barat beberapa waktu lalu.
Sebelumnya Susi Air melalui kuasa hukum Visi Law Office Donal Fariz sudah melayangkan somasi kepada dua pejabat penting di Malinau tersebut pada 7 Februari 2022. Namun somasi tak kunjung mendapat respons.
“Susi Air belum menerima respons dari Bupati dan Sekda Malinau atas somasi yang dikirimkan pada tanggal 7 Februari 2022 yang lalu,” kata Donal, Jumat, 11 Februari 2022.
Itu sebabnya kata Donal, pihaknya berencana kedua pejabat tersebut ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana sebagaimana Pasal 335 Ayat (1) butir (1) dan Pasal 210 dan Pasal 344 huruf (a) dan (c).
Isi somasi Susi Air di antaranya menyebut, Bupati Wempi dan Sekda Ernes adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengusiran Susi Air dari hanggar Bandara Malinau.
Penggunaan dan pengerahan Satpol PP oleh Pemkab Malinau merupakan tindakan melawan hukum, menurut Donal.
Sebab hal tersebut bertentangan dengan tugas Satpol PP yang diatur pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi.
BACA JUGA: Adu Pendapat Soal Karantina, Susi Pudjiastuti Vs Luhut Pandjaitan Makin Panas
“Satpol PP dan Anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau diduga telah bertindak di luar kewenangan untuk melakukan eksekusi atau pengosongan secara paksa pada pada area daerah keamanan terbatas Bandar udara, sehingga diduga telah melanggar Pasal 210 jo Pasal 344 huruf (a) dan (c) Undang-Undang No 1 Tahun 2009,” ujarnya dilansir dari newcast.id, Sabtu, 12 Februari 2022.
Dikatakan, pengerahan anggota Satpol PP dan anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau yang tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Diduga telah melakukan tekanan dan paksaan dengan cara pengerahan pasukan secara berlebihan dan tetap memaksa melakukan eksekusi meskipun OPS Susi Air telah menolak dan tidak menandatangani berita acara eksekusi sehingga hal tersebut diduga sudah melanggar Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP.
Susi Air pun menuntut Bupati Wempi dan Sekda Ernes meminta maaf dalam jangka waktu tiga hari kepada maskapai. Selain itu, kedua pihak tersebut juga diminta mengganti kerugian Rp 8,9 miliar.
“Mengganti kerugian operasional Susi Air sebesar Rp 8.955.000.000 yang berasal dari kerugian akibat pembatalan penerbangan, biaya maintenance dan pemindahan barang-barang,” imbuhnya.[]
