Tekan Biaya Logistik, Pemerintah Terus Penuhi Perlengkapan Infrastruktur

Jakarta – Pemerintah terus memenuhi berbagai perlengkapan infrastruktur yang dibutuhkan di berbagai daerah dalam rangka menekan biaya logistik .

Asisten Deputi Bidang Industri Pendukung Infrastruktur pada Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Yohannes Yudi Prabangkara mengatakan hal ini bertujuan agar biaya logistik semakin terjangkau dan tidak menjadi beban berlebihan bagi pelaku usaha di Tanah Air. 

“Dari sisi penguatan infrastruktur, pemerintah akan terus berusaha melengkapi berbagai kebutuhan infrastruktur yang diperlukan guna mendukung ekosistem logistik nasional,” kata Yohannes dalam rilis di Jakarta, Rabu, 1 Desember 2021.

Dia menuturkan, hingga saat ini pemerintah telah berhasil membangun, di mana sebagian masih dalam taraf pembangunan yaitu sebanyak 54 ruas jalan tol, 13 pelabuhan, 8 bandara dan 15 jalur rel kereta, 37 jembatan udara di Papua. 

Sedangkan dalam proyek ambisius terkait dengan program tol laut, 32 trayek telah beroperasi dan melibatkan 106 pelabuhan, yang terdiri dari 9 pelabuhan pangkal, 97 pelabuhan singgah. 

Yudi mengakui bahwa saat ini Indonesia masih mempunyai pekerjaan rumah (PR) besar untuk bisa menurunkan biaya logistik agar semakin terjangkau. 

Yohannes mengutip survei yang dilakukan Bank Dunia pada 2018 mengenai performa logistik yang menempatkan Indonesia di urutan ke 46, dari 160 negara, dengan skor 3.15, dengan 5 sebagai skor tertinggi. 

Biaya logistik tercatat sebagai yang tertinggi di ASEAN, mendekati 24 persen dari PDB. 

“Biaya kirim komoditas dari Pulau Seram ke Surabaya sebesar Rp60 juta per kontainer. Sementara, ongkos kirim dari Surabaya ke China hanya Rp30 juta per kontainer. Ini butuh perhatian khusus,” ujarnya.

Pandangannya, pemerintah tengah membidik sejumlah hal untuk dibenahi, di antaranya kepabeanan, sistem pelacakan pengiriman barang, kemudahan pengiriman barang ke luar negeri dan tata kelola logistik. 

Dari sisi hukum, Yohannes berujar bahwa dua buah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, yaitu PP No.41/2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan PP No.10/2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah telah dikeluarkan guna mengawal penegakan aturan yang diharapkan berujung pada efisiensi kerja dan biaya. 

Sementara, Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan, Menhub Chris Kuntadi menambahkan bahwa pada prakteknya, jalur tol laut sering difungsikan dengan mengabaikan sisi keekonomian. 

“Kami pernah mengarahkan kapal untuk mengangkut beras dari Merauke menuju daerah-daerah terpencil di Papua. Kepentingan pendistribusian barang jadi perhatian utama,” tutur Cris. 

Cris melihat salah satu masalah terbesar yang menghalangi turunnya ongkos logistik adalah ketimpangan pasokan dan permintaan antara Indonesia bagian barat serta timur. 

Ia melanjutkan, kapal keberangkatan dari Surabaya, yang menjadi pusat distribusi ke arah Indonesia bagian timur dalam kondisi penuh, tapi pulangnya tidak mengangkut apa-apa. Hal ini tentu saja mengakibatkan bengkaknya ongkos kirim. 

Kondisi ini juga diamini oleh Trismawan Sanjaya, Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, tetapi hal tersebut dinilai hanya dialami khususnya pada pengiriman antarperusahaan. 

Sementara pada sektor e-commerce, di mana skema yang terjadi biasanya antara penjual dan pembeli, atau pembeli dan perusahaan, biasanya volume barang tidak menjadi masalah karena pengiriman dilakukan secara kumulatif, sehingga dapat menekan biaya pengiriman. 

Terkait e-commerce, seperti diketahui bahwa prediksi laporan eConomy SEA 2020 besutan Google, Temasek dan Bain & Co, ekonomi digital Indonesia akan melonjak secara signifikan dari 44 miliar dolar AS pada 2020 menjadi 124 miliar dolar pada 2024. 

Hal ini akan membuat Indonesia mendominasi pasar ekonomi digital sebesar 40 persen dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. 

Namun salah satu permasalahan yang timbul di tengah melejitnya era e-commerce adalah ongkos pengiriman. Para pelanggan kerap mengeluhkan besarnya biaya pengiriman saat melakukan transaksi daring tersebut.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI

News Anchor Bongkar Cerita di Balik Layar TV

Jakarta - Sederet pembaca berita alias news...

Video Bokep 19 Detik di Emperan Toko Magelang, Viral di Media Sosial

Jakarta - Sebuah video bokep berdurasi 19 detik berisi...

Foto: Achmad Megantara, Perankan Rangga di Sinetron Dewi Rindu

Jakarta - Aktor muda Achmad Megantara didaulat untuk berperan...

Dihina Gurunya, Siswi SMP di Medan Didatangi Polisi

Medan - Seorang siswi SMP Negeri 28 Kota Medan,...

Masih Syuting, Sunil Samtani Ungkap Jadwal Tayang Film Pengabdi Setan 2: Communion

Jakarta - Produser Rapi Films, Sunil Samtani, membeberkan jadwal...

Elisabet Flassy Wandik Bawa Dekranasda Tolikara Bersinar, Stand Papua Pegunungan Jadi Magnet HUT Dekranas

MAKASSAR, Opsi.id – Kepemimpinan Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus...

Jawaban Bupati Tolikara: Emas Papua Harus Menjadi Berkat Bagi Rakyat di Tanah Papua

Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Wa.. Wa.. Yaki.....

Luhut: Kemiskinan Tak Boleh Jadi Alasan Berhenti Belajar, Anak Tepi Danau Toba Bisa Mendunia

TOBA, Opsi.id  – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut...

INDAHKUS Rilis Single Terbaru Bertajuk Bentar Lagi Sayang

Jakarta - Setelah sukses dengan single "Malu-Malu", penyanyi muda...

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Resmi Jadi Tersangka Korupsi dan TPPU

Jakarta, Opsi.id – Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak...

Febrie Adriansyah Mundur dari Jabatan Jampidsus Setelah Polri Geledah Rumahnya

Jakarta, Opsi.id  – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin resmi menerima...

Spanyol Lolos Dramatis ke Semifinal Piala Dunia 2026, Singkirkan Belgia 2-1

Los Angeles, Opsi.id– Spanyol memastikan satu tempat di semifinal...

Berita Terbaru

Popular Categories