Sampaikan Empat Tuntutan
Dalam aksi tersebut, warga dan organisasi pendamping menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
Mereka meminta pemerintah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut surat keputusan kelayakan lingkungan serta izin lingkungan baru PT DPM.
Baca juga: 378 Organisasi Masyarakat Sipil Desak Menteri LH Tolak Izin Tambang PT DPM di Dairi
Selain itu, mereka mendesak pemerintah menghormati putusan pengadilan yang telah memenangkan warga Dairi, menghentikan seluruh aktivitas PT DPM yang dinilai tidak memiliki legitimasi sosial, serta memberikan perlindungan terhadap wilayah adat Pakpak dan ruang hidup masyarakat sekitar.
Massa juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan berbasis pertambangan di kawasan rawan bencana, khususnya di Sumatera Utara.
Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari PT Dairi Prima Mineral maupun pemerintah terkait tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut. []
