Dipilih Rakyat, tetapi Tak Punya Kuasa? Fungsi Wakil Kepala Daerah Digugat ke MK

JAKARTA, Opsi.id – Kedudukan dan kewenangan wakil kepala daerah kembali menjadi sorotan.

Seorang pemohon bernama Paber SC Simamora menggugat puluhan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Karena menilai terdapat persoalan mendasar dalam pengaturan jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota.

Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 413/PUU-XXIV/2026 itu menguji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah terhadap UUD 1945.

Dalam permohonannya, Paber menyoroti ketidakseimbangan antara proses pemilihan wakil kepala daerah yang dilakukan secara langsung bersama kepala daerah dengan kedudukan dan kewenangannya setelah terpilih.

Menurut Pemohon, wakil kepala daerah dipilih rakyat melalui satu pasangan calon bersama gubernur, bupati, atau wali kota.

Namun, setelah menjabat, kewenangannya justru dinilai lebih banyak sebatas membantu kepala daerah.

Persoalan tersebut dikaitkan dengan Pasal 66 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengatur tugas wakil kepala daerah.

Pelaksanaan kewenangan administrasi pemerintahan oleh wakil kepala daerah, menurut Pemohon, bergantung pada penugasan atau mandat dari kepala daerah.

Kondisi itu dinilai menimbulkan kesenjangan antara mekanisme pemilihan dalam UU Pilkada dan pengaturan kewenangan dalam UU Pemerintahan Daerah.

Wakil kepala daerah memperoleh mandat politik melalui pemilihan langsung, tetapi kewenangannya dalam pemerintahan dinilai tidak sebanding dengan proses pemilihan tersebut.

Baca juga: Prabowo Soroti Maraknya Korupsi Kepala Daerah: Pilkada Mahal, Hasilnya Memprihatinkan

Pemohon juga menilai kondisi demikian turut memicu konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.

Uji Konstitusionalitas 104 Pasal

Dalam permohonannya, Paber menguji 54 pasal dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 dan 50 pasal dalam UU Nomor 10 Tahun 2016.

Ia menilai pengaturan pemilihan wakil kepala daerah dalam kedua undang-undang tersebut tidak sejalan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebut gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis.

Pemohon juga mempersoalkan kesesuaian materi muatan kedua undang-undang karena judulnya mengatur pemilihan kepala daerah, tetapi ketentuan di dalamnya turut mengatur pemilihan wakil kepala daerah.

Selain persoalan kewenangan, Paber yang berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) turut mendalilkan adanya kerugian konstitusional.

Untuk mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah, ia harus mengundurkan diri dari status ASN. Konsekuensinya, ia kehilangan hak kepegawaian, termasuk hak pensiun.

Pemohon menilai kondisi tersebut membatasi hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Baca juga: MK Tolak Gugatan Ambang Batas Pilkada, Syarat Pencalonan Kepala Daerah Tetap Berlaku

Atas dasar itu, Paber meminta MK menyatakan ketentuan-ketentuan yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota tidak dipilih melalui pemilihan langsung bersama kepala daerah maupun sebagai peserta dalam pemilihan langsung.

Permohonan ini kembali membuka perdebatan mengenai posisi wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah.

Apakah jabatan tersebut harus tetap dipilih langsung oleh rakyat, sementara kewenangannya bergantung pada kepala daerah, atau perlu ada penataan ulang dalam sistem pemilihan dan pembagian kekuasaan di daerah. []

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI

News Anchor Bongkar Cerita di Balik Layar TV

Jakarta - Sederet pembaca berita alias news...

Video Bokep 19 Detik di Emperan Toko Magelang, Viral di Media Sosial

Jakarta - Sebuah video bokep berdurasi 19 detik berisi...

Foto: Achmad Megantara, Perankan Rangga di Sinetron Dewi Rindu

Jakarta - Aktor muda Achmad Megantara didaulat untuk berperan...

Dihina Gurunya, Siswi SMP di Medan Didatangi Polisi

Medan - Seorang siswi SMP Negeri 28 Kota Medan,...

Kembali Berulah, Dua Residivis Maling di Mamuju Ditangkap Polisi

Mamuju - Kembali berulah, dua residivis maling, EG dan...

KKT II di Mimika Perkuat Kolaborasi Daerah, 27 Kabupaten/Kota Sepakat Bangun Ekosistem Toleransi

Mimika – Upaya memperkuat toleransi dan merawat keberagaman di...

Komisi III DPR Kejar RUU Penyadapan Rampung Sebelum Akhir Tahun

JAKARTA – DPR RI mulai mendorong percepatan pembahasan Rancangan...

RUU Perampasan Aset Rampung Dirumuskan, Komisi III DPR Masuk Tahap Keputusan

JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki...

Kiai Maman Minta BNPB dan Kemensos Gerak Cepat Tangani Banjir Aceh

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB,...

Kuartet Instrumental Basajan Rilis Album Béwara dalam Format Vinyl 1 x LP

Jakarta - Industri musik independen tanah kembali diramaikan oleh...

Wijaya80 Aransemen Ulang Lagu Cinta Sudah Lewat Karya Yovie Widianto

Jakarta - Peta musik Indonesia kembali diramaikan oleh sebuah...

Kementerian PU Siapkan 11 Tol Gratis untuk Libur Nataru 2026/2027

Jakarta, OPSI.ID - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan 11...

Berita Terbaru

Popular Categories