Indramayu – Kenakan kebaya bermotif batik khas Indramayu, Bupati Indramayu Nina Agustina Da`i Bachtiar dengan lugas paparkan program Indramayu Cepat Tanggap (I-Ceta) pada acara Dialog Kebudayaan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022.
Dalam kesempatan itu selain Bupati Indramayu Nina Agustina, ada 9 bupati/walikota penerima Anugerah Kebudayaan (AK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Tahun 2022 yang hadir sebagai pembicara pada Dialog Kebudayaan yaitu Bupati Lamandau, Bupati Buton, Walikota Bengkulu, Walikota Surakarta yang diwakili Asisten Pemkot Surakarta, Bupati Sumbawa Barat, Bupati Magetan, Bupati Lamongan dan Walikota Padang Panjang, di gedung RRI Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa 8 Februari 2022.
Nina menyampaikan, program I-Ceta ditujukan untuk meredam stigma negatif ditengah-tengah masyarakat seperti persoalan perempuan Indramayu yang dianggap tersingkirkan.
“Stigma negatif Indramayu seperti masalah perempuannya dan purna migran kita yang masih banyak sekitar kurang lebih 70.000 orang serta ada yang masih bekerja di luar negeri,” katanya.
Menurutnya, melalui kebudayaan maka akan lahir sebuah hubungan yang akan saling mempengaruhi, melengkapi dan berkaitan dengan erat satu sama lainnya. Artinya pemerintah daerah harus hadir memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.
“Saya terapkan bahwa bagaimanapun pemerintah harus hadir ditengah tengah masyarakat dan kita mempunyai program I-Ceta yang ditujukan untuk kepala dinas dan lain sebagainya untuk memberikan solusi dan pertolongan untuk masyarakat,” tambahnya.
Bahkan jelasnya, nomor WhatsApp atau seluler dan media sosial Bupati Indramayu menjadi tempat aduan masyarakat langsung untuk menyampaikan permasalahan yang tengah dihadapi dan membutuhkan penanganan sedini mungkin dari pemerintah daerah.
“Terkadang pengaduan itu langsung kepada Bupati Indramayu sendiri. Nomor telepon saya ini adalah nomor telepon sejuta umat. Jadi saya menanggapi mungkin hampir 24 jam, karena bagaimanapun stigma negatif ini yang akan saya hilangkan dari Indramayu,” paparnya.
Selain permasalahan perempuan juga terdapat perdagangan anak di bawah umur yang menimpa 3 anak perempuan Indramayu yang ditawari bekerja dan diiming-imingi uang dan dijanjikan handphone untuk kebutuhan alat pendukung belajar secara daring pada masa Pandemi Covid-19.
Baca juga:
Program Pe-Ri Bupati Nina Agustina Jadikan Perempuan Indramayu Mahir Berwirausaha
Namun sayang alih-alih memperoleh uang dan handphone, justru mereka dijual untuk melayani pria hidung belang dan sempat akan di bawa menuju Papua. Akan tetapi, respon cepat pemerintah daerah berbuah manis yakni berhasil membawa pulang ke-3 anak perempuan tersebut pulang meski dalam kondisi mental yang memprihatinkan.
“Jadi inilah stigma negatif, kenapa percepatan-percepatan Indramayu termasuk I-Ceta ini harus saya akomodir. Termasuk handphone saya sendiri harus saya sebarkan kepada masyarakat, karena bagaimanapun pemerintah harus hadir ditengah masyarakat,” lanjutnya.
Orang nomor satu Indramayu itu menegaskan, bahwa `Salus Populi Suprema Lex Esto` menjadi prinsip Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk menegakan segala kondisi darurat demi keselamatan masyarakat.
“Salus Populi Suprema Lex Esto atau Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi. Artinya bahwa bagaimanapun kita harus mendekatkan kepada rakyat dan kita harus hadir ditengah tengah rakyat, dan itu janji saya kepada masyarakat,” tandasnya. []
