DPRD DKI Dorong BUMD Fokus Salurkan TJSL ke Persoalan Sampah dan Septic Tank untuk Warga Jakarta

‎Jakarta – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL/CSR) DPRD DKI Jakarta August Hamonangan meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk fokus menyalurkan TJSL pada aspek pilah sampah dan pemberian septic tank kepada warga ibu kota yang membutuhkan.

‎Anggota Komisi C DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menekankan, warga Jakarta sangat layak untuk diprioritaskan mendapatkan bantuan CSR.

‎August mengkritisi langkah jajaran PT MRT Jakarta (Perseroda) yang justru menargetkan bantuan TJSL/CSR dengan menyasar warga D.I Yogyakarta. Bukan kepada warga Jakarta yang terdampak pembangunan jalur atau rute baru transportasi massal modern tersebut.

‎”Tapi kan ada juga, salah satunya MRT itu memberikan bantuan melalui CSR, ini sampai ke Jogja. Nah, makanya kita pertanyakan juga. Kok harus jauh-jauh ke Jogja gitu,” kata August Hamonangan saat diwawancarai usai rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin, 18 Mei 2026.

‎Ia pun meminta dibuka lagi ruang rencana perubahan kegiatan anggaran CSR 2026. Agar TJSL yang disalurkan BUMD DKI kepada warga Jakarta dapat tepat sasaran.

‎”Nah, perubahan artinya salah satunya tadi, yang kalau Jogja itu belum dijalankan di 2026 ini, ya dialihkan saja. Misalkan mencari sekolah inklusif yang ada di Jakarta, atau memang katakanlah sekarang ini kan Jakarta ada pilah sampah,” ucapnya.

‎Menurut dia, BUMD milik Pemprov DKI harus memiliki kepedulian berlebih terhadap penanganan dan penanggulangan masalah sampah hingga banjir. Terlebih, isu ini tengah digalakkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

‎”Yang penting kan itu juga menjawab problem solving terkait dengan masalah kekinian,” kata August.

‎Ia juga mendorong BUMD milik Pemprov DKI Jakarta tidak menyamai program CSR/TJSL yang sudah dijalankan oleh kementrian/lembaga (K/L). Ataupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov DKI Jakarta seperti dalam hal penanaman mangrove.

Lebih baik, ujar August, BUMD-BUMD di bawah Pemprov DKI Jakarta menganggarkan CSR di sektor kesehatan dalam penanganan Tuberkulosis atau TBC, ekses dari polusi Jakarta yang sulit tertangani.

‎”Itu tupoksi-nya KPKP ya, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Kemudian juga ada program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” ujar August.

‎August menegaskan, seyogianya BUMD milik Pemprov DKI lebih memprioritaskan bantuan kepada warga Jakarta, dengan menggali persoalan yang lebih dibutuhkan oleh warga.

‎”Termasuk septic tank. Kita kan ada 3.000 KK yang belum punya septic tank yang higienis, baik itu individual maupun yang komunal. Nah, kenapa tidak itu disalurkan aja,” ucap August Hamonangan. []