Jakarta – DPRD DKI Jakarta mengkritisi rencana ekspansi layanan TransJakarta Laut ke Kabupaten Kepulauan Seribu, seperti yang ditargetkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar transportasi ini sudah dapat beroperasi mulai tahun depan.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menilai rencana Transjakarta Laut belum memiliki kajian yang matang, termasuk terkait kebutuhan armada, tarif penumpang hingga menyentuh aspek skema subsidi dari APBD Jakarta atau Public Service Obligation (PSO).
Menurut Nova, rencana ekspansi tersebut justru berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, apabila operasionalnya masih bergantung pada PSO.
“Ini belum ada kajian sama sekali, berapa tarifnya, bahkan TransJakarta juga akan membuat anak perusahaan. Berapa nanti PSO yang akan kita bebankan lagi untuk TransJakarta ke Kepulauan Seribu,” ujar Nova kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta dikutip Kamis, 3 September 2026.
Nova pun mempertanyakan urgensi pembentukan anak perusahaan TransJakarta yang fokus melayani penumpang ke Kepulauan Seribu.
Dia menilai peningkatan layanan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang sudah ada seharusnya menjadi opsi yang terlebih dahulu dikaji. Bukan justru menggulirkan ide pembentukan anak usaha TransJakarta, yang dinilainya sebagai bentuk pemborosan.
“Ini kan masalahnya penambahan armada saja. Kalau memang perlu ditambahkan armada silakan. Tapi kalau membuat anak perusahaan baru, harus menggaji direktur utama, direktur operasional dan lain-lain. Itu kan cost lagi,” kata Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP NasDem itu.
Nova juga menyoroti belum jelasnya tarif yang akan dikenakan kepada masyarakat jika TransJakarta benar-benar membuka layanan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu pada tahun 2027.
Sebab, dia tegaskan hingga saat ini belum ada kajian komprehensif yang dapat menjelaskan bagaimana skema tarif dan pembiayaan layanan tersebut akan dijalankan.
“Tarifnya TransJakarta nanti ke laut kita belum tahu berapa. Belum ada juga kajian. Jadi masih benar-benar mentah ini. Tapi mentah sudah disampaikan ke publik,” tutur Nova.
Komisi B DPRD DKI pun telah mempertanyakan skema pembiayaan tersebut langsung kepada Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) Welfizon Yuza.
Nova menyebut dirinya secara langsung mempertanyakan apakah ekspansi ke Kepulauan Seribu dapat dijalankan tanpa menggunakan PSO. Namun, menurut Nova, direksi TransJakarta menyatakan hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan sehingga dinilainya akan memberatkan APBD DKI Jakarta.
“Tadi saya tantang sama Direktur TransJakarta, bisa apa enggak apabila tidak menggunakan PSO? Dia jawab, enggak bisa. Berarti ada beban lagi di APBD,” ungkapnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena kondisi fiskal DKI Jakarta saat ini tidak sedang dalam situasi yang baik.
Nova mengingatkan agar setiap kebijakan baru yang membutuhkan injeksi APBD harus dikaji secara matang.
“Saya menekankan bahwa sekarang ini fiskal kita memang enggak baik-baik saja. Jadi hati-hati kita menggunakan skema-skema dari APBD,” ujarnya.
Nova menilai peningkatan layanan UPT Dishub DKI yang saat ini sudah melayani transportasi menuju Kepulauan Seribu dapat menjadi langkah awal sebelum pemerintah provinsi (Pemprov) DKI mengambil keputusan untuk Transjakarta membentuk entitas baru.
Dia menyebut fasilitas pelabuhan yang pernah dikunjunginya juga dinilai sudah cukup baik, sehingga persoalan layanan menurutnya dapat terlebih dahulu difokuskan pada peningkatan armada dan kualitas operasional.
“Kita berharap ke depannya coba dalam beberapa bulan ini tingkatkan dulu layanan dari UPT Dishub Jakarta, untuk memperbaiki yang ada di Kepulauan Seribu itu dulu saja,” katanya.
Komisi B DPRD DKI Jakarta pun bakal terus mengawal dan mengevaluasi kajian rencana ekspansi Transjakarta ke Kepulauan Seribu.
Nova memberikan waktu sekitar tiga bulan untuk Dishub Jakarta dan Transjakarta memberikan kajian yang komprehensif.
“Kita tunggu lagi kajiannya dalam tiga bulan ke depan. Kita mau reviu, kita mau kawal ini,” kata Nova.
Dia menegaskan DPRD DKI hingga kini belum mendapatkan gambaran yang cukup meyakinkan mengenai kelayakan rencana operasional TransJakarta ke Kepulauan Seribu.
“Belum ada yang benar-benar bisa meyakinkan kami ini bisa jalan atau tidak. Karena belum ada kajian secara lengkap,” kata Nova Harivan Paloh. []
