Jakarta, Opsi.id – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) mengapresiasi pengesahan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri oleh DPR RI bersama Pemerintah.
Pengesahan UU Polri yang baru diharapkan menjadi momentum penting bagi transformasi kelembagaan Polri.
Polri semakin profesional, modern, transparan, akuntabel, serta semakin dekat dengan masyarakat. Terutama dalam menjalankan fungsi pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum.
Ketua Umum DPP GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat, menegaskan itu dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).
Sahat mengatakan, bahwa stabilitas keamanan merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan nasional.
Karena itu, penguatan institusi Polri perlu dipahami sebagai bagian dari upaya menghadirkan keamanan yang kondusif bagi pembangunan, investasi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
“GAMKI mendukung pengesahan UU Polri yang baru sebagai langkah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Polri dalam menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks,” katanya.
Namun kata Sahat, penguatan tersebut harus selalu berjalan seiring dengan peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
GAMKI menilai sejumlah substansi dalam UU Polri yang baru menunjukkan komitmen untuk memperkuat tata kelola institusi kepolisian.
Termasuk penguatan pengawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penegasan netralitas anggota Polri, penguatan fungsi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta penerapan prinsip-prinsip HAM dalam pendidikan dan pelaksanaan tugas kepolisian.
Baca juga: Istana Sebut Revisi UU Polri untuk Jawab Tantangan Penyelundupan dan Narkoba
Pernyataan Kapolri bahwa UU Polri yang baru menjadi payung hukum bagi Polri untuk mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional yang ditetapkan Presiden.
GAMKI menilai hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan program pembangunan dapat berjalan aman, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
“Kami memahami bahwa keberhasilan program-program strategis nasional membutuhkan stabilitas keamanan dan kepastian hukum,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, imbuh Sahat, kehadiran Polri sebagai institusi negara menjadi penting.
“Tentunya tanpa mengabaikan tugas utama sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” kata Sahat.
