Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter menolak rencana kenaikan tarif parkir yang dibahas dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Jupiter menilai kebijakan menaikkan tarif parkir berpotensi menambah beban masyarakat di tengah kondisi daya beli yang masih menghadapi tekanan dan biaya hidup yang terus meningkat.
Menurut dia, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta semestinya tidak ditempuh melalui cara yang paling mudah, yakni menaikkan pungutan kepada masyarakat.
Jupiter menyarankan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta justru perlu terlebih dahulu membenahi tata kelola, menutup kebocoran penerimaan, serta mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Jangan sampai kebijakan peningkatan PAD justru dilakukan dengan menambah beban masyarakat melalui kenaikan tarif parkir,” kata Jupiter dalam keterangannya dikutip Jumat, 21 Agustus 2026.
Anggota Komisi B DPRD DKI dari Fraksi Partai Nasdem itu menegaskan, salah satu pembenahan paling mendesak adalah membangun sistem perparkiran dan perpajakan yang berbasis digital, terintegrasi, transparan, serta dapat diawasi secara real time.
Menurutnya, sistem tersebut harus mampu menghubungkan berbagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan maupun keterkaitan dengan pengelolaan parkir, di antaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, hingga Satpol PP.
Jupiter menekankan, integrasi diperlukan agar data perizinan, lokasi parkir, status aset, transaksi, pembayaran pajak dan retribusi, serta hasil pengawasan lapangan dapat berada dalam satu ekosistem yang saling terhubung.
Dengan sistem tersebut, kata dia, pemerintah dapat memetakan potensi parkir secara lebih akurat, termasuk mengetahui pengelola, jumlah transaksi, kewajiban pajak, hingga penerimaan yang benar-benar masuk ke kas daerah.
“Setiap rupiah pendapatan parkir harus dapat ditelusuri. Tidak boleh ada lagi ruang bagi kebocoran PAD,” ujar Jupiter.
Optimalisasi Aset Daerah
Selain membenahi sistem parkir, Jupiter melihat peluang peningkatan PAD dari optimalisasi aset milik Pemprov DKI Jakarta.
Ia menyebut masih terdapat lahan pemerintah daerah yang berpotensi dimanfaatkan sebagai kantong parkir resmi. Lahan yang selama ini belum produktif dapat dikelola secara profesional sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menghasilkan pendapatan bagi daerah.
Jupiter juga menyoroti keberadaan bangunan parkir serta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berdiri di atas lahan Pemprov DKI dengan skema Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL).
Dalam sejumlah kasus, menurut dia, status dan penyerahan aset tersebut masih perlu ditertibkan agar hak pemerintah daerah dapat dipastikan secara administratif maupun hukum.
Karena itu, BPAD diminta lebih proaktif melakukan inventarisasi, penagihan, penertiban administrasi, serta memastikan kepastian hukum terhadap aset-aset yang menjadi hak Pemprov DKI.
Ia menekankan, setelah status aset jelas dan secara sah tercatat sebagai aset daerah, maka pemanfaatannya dapat dioptimalkan melalui skema sewa, kerja sama pemanfaatan, maupun bentuk kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Artinya, satu aset bisa memberikan manfaat ekonomi berulang bagi daerah tanpa harus terus-menerus menaikkan beban masyarakat,” ujarnya.
Soroti Videotron hingga Parkir Liar
Potensi penerimaan lain juga dinilai masih terbuka dari pemanfaatan aset daerah untuk kegiatan komersial. Jupiter mencontohkan videotron milik Pemprov DKI yang dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta sebagai media iklan.
Menurut dia, seluruh aset tersebut perlu masuk dalam database yang lengkap dan terintegrasi.
Karena itu, pemerintah harus mengetahui status kepemilikan, nilai ekonomi, bentuk pemanfaatan, serta potensi penerimaan dari setiap aset.
Di sisi lain, penertiban parkir liar juga menjadi bagian penting dalam memperbesar PAD tanpa menaikkan tarif resmi.
Jupiter menilai kebocoran tidak hanya terjadi karena lemahnya sistem pencatatan, tetapi juga karena adanya aktivitas parkir yang berlangsung di luar mekanisme resmi pemerintah.
Dengan digitalisasi dan pengawasan yang lebih ketat, maka transaksi parkir dapat dipantau dan potensi penerimaan dapat dihitung secara lebih akurat.
Ia pun meminta revisi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak semata-mata diarahkan untuk meningkatkan penerimaan dari masyarakat.
“Jangan menjadikan masyarakat sebagai sumber utama ketika pemerintah membutuhkan tambahan PAD,” katanya.
Jupiter menyatakan, Jakarta membutuhkan strategi peningkatan PAD yang sehat dan berkelanjutan. Maka itu, Pemprov DKI Jakarta harus memastikan terlebih dahulu bahwa seluruh potensi yang tersedia telah dikelola secara optimal sebelum mempertimbangkan penambahan beban kepada warga.
Sebagai Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter mendorong agar pembenahan dilakukan melalui digitalisasi, integrasi data, penertiban parkir liar, penguatan pengawasan, serta optimalisasi aset daerah.
Dengan langkah tersebut, Jupiter meyakini penerimaan yang diperoleh Pemerintah Jakarta masih dapat ditingkatkan, tanpa harus menaikkan tarif parkir.
“Jalan keluarnya bukan menaikkan tarif, tetapi memperbaiki tata kelola,” ujarnya.
Ia menegaskan, tujuan akhir kebijakan PAD bukan sekadar meningkatkan angka penerimaan daerah. Yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah yang masuk ke kas pemerintah dapat kembali dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta.
“Jangan naikkan tarif parkir. Benahi sistemnya, tutup kebocorannya, maksimalkan asetnya, dan tingkatkan PAD tanpa membebani rakyat,” kata Jupiter. []
 Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter tolak kenaikan tarif parkir di Jakarta.){kind=link}