Jakarta – Mantan Sekretaris Umum FPI Munarman meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur membebaskan dia dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait perkara terorisme. Dia menilai dakwaan JPU tidak jelas dan tidak cermat.
“Berdasarkan uraian di atas maka saya memohon agar Yang Mulia berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sela: Menerima nota keberatan saya seluruhnya, menyatakan penangkapan saya tidak sah, memerintahkan jaksa penuntut untuk melepaskan saya,” kata Munarman saat membacakan eksepsi atau nota keberatan di PN Jakarta Timur, Rabu, 15 Desember 2021.
Munarman juga meminta seluruh barang bukti yang disita terkait perkara terorisme ini dikembalikan. Sebab, ia menilai penyidik saat itu menyita sejumlah barang di rumahnya tanpa penetapan ketua pengadilan negeri.
Dia juga menyebut dakwaan jaksa melanggar aturan Pasal 1 ayat 1 KUHP dan Pasal 28 ayat 1 UUD. Munarman mengatakan dakwaan jaksa terhadap dirinya tidak jelas.
“Menyatakan dakwaan JPU error in persona, menyatakan dakwaan JPU tidak cermat atau tidak jelas, atau tidak cermat. Menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum,” katanya.
Munarman pun meminta dibebaskan dari dakwaan terkait perkara tindak pidana terorisme.
“Membebaskan saya dari dakwaan, memulihkan harkat martabat saya di masyarakat atau kalau hakim memiliki putusan lain, maka memohon putusan seadil-adilnya,” ucap Munarman.
Dalam perkara ini Munarman didakwa menggerakkan orang lain terkait terorisme.
Jaksa menduga Munarman telah berbaiat dengan kelompok teroris Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS.
Dalam dakwaan disebutkan Munarman berbaiat sejak tahun 2014 di sebuah universitas di Ciputat, Tangerang Selatan. Kemudian ia terlibat serangkaian upaya mendukung dan mendorong ISIS di Indonesia tahun 2015 di wilayah Makassar dan Deli Serdang. []
