ICJR: Anggaran Operasional Bapas Rp 0 Jadi Alarm Bahaya Reformasi Sistem Peradilan Pidana

JAKARTA, Opsi.id  – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritisi tidak tersedianya anggaran operasional Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Hal tu sebagaimana terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dan Komisi XIII DPR RI.

“Ini merupakan sinyal serius bagi masa depan reformasi sistem peradilan pidana Indonesia, kata Direktur ICJR Erasmus A.T. Napitupulu, Selasa (9/6/2026).

Erasmus menyebut, persoalan ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai masalah administratif atau teknis penganggaran.

Melainkan mencerminkan persoalan mendasar dalam arah kebijakan penegakan hukum nasional.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi paradoks di tengah upaya pemerintah menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023.

Dan pembahasan KUHAP baru yang diklaim mengusung pendekatan hukum modern, berorientasi hak asasi manusia, serta mengurangi ketergantungan pada sistem pemidanaan kolonial.

Baca juga: GIAD Desak DPR Tunda Pengesahan Revisi UU Polri

“Dalam paradigma pemidanaan modern, Bapas bukan lagi lembaga pelengkap, melainkan institusi sentral yang berperan dalam pelaksanaan pidana alternatif, pembimbingan kemasyarakatan, pengawasan, dan reintegrasi sosial,” ujar Erasmus.

Erasmus menilai, tanpa dukungan anggaran yang memadai, tujuan reformasi pemidanaan untuk mengurangi penggunaan pidana penjara dan memperluas alternatif pemidanaan berpotensi sulit diwujudkan.

Selain itu, ketiadaan anggaran operasional juga dinilai dapat memperburuk persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (overcrowding) yang selama ini menjadi masalah kronis di Indonesia.

Menurut dia, salah satu strategi utama mengatasi kelebihan penghuni lapas adalah memperkuat mekanisme pembimbingan, pengawasan, dan reintegrasi sosial melalui Bapas.

“Apabila fungsi-fungsi tersebut tidak dapat berjalan optimal karena keterbatasan anggaran, maka kecenderungan penggunaan pidana penjara akan semakin meningkat dan masalah overcrowding akan terus berulang,” ujarnya.

ICJR juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran berpotensi mengganggu pemenuhan hak-hak klien pemasyarakatan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI

News Anchor Bongkar Cerita di Balik Layar TV

Jakarta - Sederet pembaca berita alias news...

Video Bokep 19 Detik di Emperan Toko Magelang, Viral di Media Sosial

Jakarta - Sebuah video bokep berdurasi 19 detik berisi...

Foto: Achmad Megantara, Perankan Rangga di Sinetron Dewi Rindu

Jakarta - Aktor muda Achmad Megantara didaulat untuk berperan...

Dihina Gurunya, Siswi SMP di Medan Didatangi Polisi

Medan - Seorang siswi SMP Negeri 28 Kota Medan,...

Kembali Berulah, Dua Residivis Maling di Mamuju Ditangkap Polisi

Mamuju - Kembali berulah, dua residivis maling, EG dan...

New Pusat Dunia (NPD) Rilis Single Terima Kasih Aku

Jakarta - Menghadirkan karya yang didedikasikan khusus untuk merayakan...

Color Asia Live Umumkan Rencana Konser Band Legendaris Toto di Indonesia

Jakarta - Kabar menggembirakan datang bagi para penggemar musik...

MALIQ & D’Essentials Rilis Album Kabar Gembira Bareng Sony Music

Jakarta - Grup musik kenamaan tanah air, MALIQ &...

Kalezic Akui Persija Lawan Kuat, PSM Tetap Bidik Tiga Poin di Kandang

Parepare, OPSI.ID - PSM Makassar menghadapi tantangan berat saat...

Tragedi di Maguwoharjo! Kekalahan PSS dari Arema FC Berujung Kerusuhan

Sleman, OPSI.ID - Kekecewaan suporter PSS Sleman setelah tim...

Shin Tae-yong Soroti Perjalanan Jauh dan Lapangan Latihan, Mental Persija Tetap Siap

Parepare, OPSI.ID - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengakui...

‎Gubernur Pramono Anung Tetapkan UMP Jakarta 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,10 Persen

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Upah...

Ade Armando Ungkap Dugaan Permufakatan Politik Singkirkan Gibran: MK, MA hingga Pemerintah Disorot

JAKARTA, Opsi.id – Pegiat media sosial sekaligus politikus Ade...

Berita Terbaru

Popular Categories