Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menyindir sejumlah partai politik yang sebelumnya berada di luar koalisi Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024, tetapi setelah kalah kontestasi justru bergabung ke dalam Kabinet Merah Putih.
Sebagai informasi, dalam Pilpres 2024 kemarin PDIP, PPP, Perindo serta Hanura mendukung duet Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Kemudian, koalisi perubahan NasDem, PKB, dan PKS mengusung duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
“Yang enggak jelas itu justru mereka yang kalah Pilpres, tapi bergabung di dalam. Itu justru enggak jelas,” kata Djarot kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta dikutip Selasa, 23 Juni 2026.
Menurut dia, dinamika politik patut dipertanyakan ihwal konsistensi sikap partai politik (parpol) kepada pemilih.
Djarot menilai pertarungan dalam kontestasi Pilpres seharusnya memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap sikap politik parpol, bahkan sampai pemilu selesai.
“Buat apa ada pemilihan presiden berdarah-darah seperti itu. Toh akhirnya ketika kalah, bergabung juga,” ujarnya.
Djarot menyebut bergabungnya parpol yang kalah dalam Pilpres ke pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai bentuk sikap yang tidak konsisten.
“Ini bentuk sebetulnya, ya maaf, kasarnya penipuan kepada pemilihnya, tidak konsisten, tidak gentle,” tutur Djarot.
Ia menegaskan sikap partainya tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, posisi tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip demokrasi sekaligus menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
Djarot mengatakan PDIP memilih menjadi partai penyeimbang dengan menjalankan mekanisme check and balance.
Ia menyebut keputusan tersebut sudah jelas sejak awal, yakni berada di luar pemerintahan dan PDIP memberikan kritik maupun dukungan sesuai dengan kebijakan yang dijalankan pemerintah.
“PDIP itu berada di luar pemerintahan. Sebagai partai penyeimbang, inilah mekanisme check and balance di situ. Itu sudah sangat tegas,” ujar Djarot.
Ia menjelaskan, meski PDIP menjadi pemenang dalam Pemilihan Legislatif (Pileg), namun partainya tetap menghormati hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dimenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Memang PDI Perjuangan menang di dalam pilihan legislatif. Pemenang pemilu legislatif adalah PDI Perjuangan. Tapi di Pilpres, kita masih kurang suara,” katanya.
Maka itu, lanjut Djarot, PDIP memberikan ruang kepada Prabowo untuk menyusun kabinet dan menjalankan roda pemerintahan. Sementara PDIP akan menjalankan peran pengawasan dari luar pemerintahan.
“Untuk menghormati, maka kita persilakan kepada Pak Prabowo untuk bisa menyusun kabinetnya dan menjalankan pemerintahannya,” ucapnya.
Menurut Djarot, sikap PDIP tidak berarti menolak seluruh kebijakan pemerintah. Ia menegaskan partainya tetap akan mendukung program yang dinilai baik, namun akan menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.
“PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan Pak Prabowo. Dalam mengkritisi itu bisa jadi juga PDIP mendukung program-program yang bagus,” kata Djarot Saiful Hidayat. []
 Djarot Saiful Hidayat menyindir sejumlah partai politik yang sebelumnya berada di luar koalisi Prabowo-Gibran){kind=link}