“Hari ini APBN kita sudah sampai angka Rp508,2 triliun, baik bantuan sosial tunai, PKH, maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional,” jelasnya.
Pemerintah juga terus melakukan integrasi data penerima manfaat agar bantuan lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Muhaimin menegaskan, Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga konsisten menggunakan DTSEN dalam penyaluran program pemerintah.
“Seluruh kementerian dan lembaga supaya konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program pemerintah,” ujarnya.
BACA JUGA: Anis Byarwati: UMKM Tumbuh, Struktur Ekonomi Indonesia Semakin Terbantu dan Maju
Lebih lanjut, pemerintah menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai wilayah prioritas pengentasan kemiskinan.
Langkah ini dilakukan untuk mendukung target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026. Dan menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi lima persen pada 2029.
“Kita optimistis kemiskinan ekstrem 2026 bisa nol persen dan kemiskinan lima persen di 2029,” pungkas Muhaimin. []
