Bandung – Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting melalui sinergi lintas sektor dan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut tercermin dari kehadiran Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, dalam rapat evaluasi penanganan stunting tingkat Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Selasa (7/4/2026). Siti Farida Rosmawati didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Siti Maria Listiyawati
Kegiatan ini diikuti oleh 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat sebagai bagian dari upaya bersama menekan angka stunting secara berkelanjutan.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menekankan pentingnya pendekatan yang lebih fokus dan berbasis wilayah.
Ia meminta seluruh daerah untuk mengidentifikasi secara rinci kecamatan dan desa dengan prevalensi stunting tinggi agar penanganannya bisa lebih terarah dan efektif.
“Kita harus lebih berkonsentrasi lagi, lebih fokus lagi. Di kecamatan mana, di desa mana yang stuntingnya tinggi dan memerlukan penanganan yang sangat serius,” ujarnya.
Ia juga menegaskan target besar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam lima tahun ke depan. Yakni mewujudkan “zero new stunting” atau tidak ada lagi bayi yang lahir dalam kondisi stunting.
“Kami ingin seluruh kabupaten dan kota memiliki semangat yang sama. Jawa Barat harus benar-benar menuju zero new stunting. Tidak ada lagi stunting baru dalam lima tahun ke depan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wakil Gubernur mengungkapkan bahwa persoalan sanitasi dan akses air minum yang layak masih menjadi faktor dominan penyebab stunting.
Ia menyebutkan bahwa sanitasi buruk dapat meningkatkan risiko stunting hingga 3,47 kali. Sementara balita dengan riwayat diare berulang memiliki risiko 12 hingga 18 persen lebih tinggi mengalami stunting.
“Masalah sanitasi, terutama di wilayah pinggiran dan perkampungan, masih menjadi tantangan serius. Kondisi jamban yang berdekatan dengan sumber air menjadi salah satu penyebab utama yang harus segera ditangani,” jelasnya.
Erwan juga memaparkan kabar baik terkait tren penurunan prevalensi stunting di Jawa Barat. Pada tahun 2024, angka stunting berhasil turun signifikan dari 21,7 persen menjadi 15,9 persen. Upaya ini dinilai sebagai hasil dari kerja keras bersama yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.
Dalam kesempatan yang sama, Siti Farida Rosmawati, menyampaikan bahwa kehadirannya dalam forum tersebut merupakan bagian dari peran sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) di tingkat kota.
“Banyak sekali pencerahan yang kami dapatkan, terutama terkait strategi pencegahan dan penanganan stunting yang lebih efektif,” ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi capaian Kota Cirebon yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi semua pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun masyarakat.
“Alhamdulillah, angka stunting di Kota Cirebon sudah turun menjadi 14,9 persen. Terimakasih untuk seluruh pihak karena ini merupakan hasil kerja bersama,” ujarnya.
Siti Farida juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berperan aktif dalam upaya pencegahan stunting, mulai dari peningkatan kesadaran kesehatan hingga perbaikan pola asuh dan gizi keluarga.
“Semangat untuk pencegahan stunting. Semoga Indonesia bisa benar-benar menuju zero stunting,” tambahnya.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun kesamaan langkah dan komitmen kuat antar daerah dalam mempercepat penurunan stunting. Pemerintah Kota Cirebon pun optimistis, dengan kolaborasi yang solid dan strategi yang tepat, target penurunan stunting dapat tercapai secara berkelanjutan demi menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas di masa depan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Siti Maria Listiyawati menjelaskan bahwa rapat tersebut tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga sebagai langkah persiapan menghadapi pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) ke depan.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi terhadap upaya penurunan stunting sekaligus mempersiapkan pelaksanaan SSGI di bulan-bulan mendatang,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Kota Cirebon menunjukkan tren positif, dengan penurunan angka stunting dari 19,9 persen menjadi 14,9 persen pada survei terakhir.
“Ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan memastikan intervensi yang dilakukan tepat sasaran,” katanya.
Selain isu stunting, dalam forum tersebut juga dibahas mengenai penguatan jaminan kesehatan di luar skema BPJS Kesehatan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Cirebon.
“Beberapa kasus seperti korban kekerasan atau tindak kriminal tidak dapat dicover oleh BPJS. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan anggaran khusus untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam kondisi tersebut,” jelas Siti Maria. []
