“Pembersihan” BUMN
Inilah bagian yang paling mencuri perhatian. Presiden Prabowo blak-blakan soal langkah besar pemerintah merampingkan jumlah BUMN yang selama ini dianggap terlalu banyak dan tidak efisien.
“Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah. Bagaimana Pak Dony, ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250,” ungkap Presiden.
Bukan tanpa alasan, Presiden menjelaskan secara gamblang betapa borosnya struktur organisasi ratusan BUMN. Yang akhirnya hanya membebani keuangan negara tanpa memberi keuntungan nyata.
“Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup, 750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa? Gajinya kayak apa? Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,” tegas Presiden.
Hitungan sederhana itu cukup menggambarkan betapa besarnya potensi pemborosan yang selama ini terjadi.
Ratusan direksi dan komisaris yang gajinya dibayar dari uang rakyat, sementara kontribusi perusahaan terhadap negara minim.
Selesai dalam 2 Tahun
Presiden tidak ingin proses ini berlama-lama. Ia menargetkan pembenahan BUMN bisa dituntaskan secepatnya.
“Kita mau sekarang rasional, efisien. Dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan, saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam 2 tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat,” tegasnya.
Kampus
Selain soal BUMN, Presiden juga menyambut baik usulan penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan institusi luar negeri. Demi mendorong riset dan industri nasional di berbagai daerah.
“Kemudian usul-usul lain tentang kerja sama dengan institusi luar negeri yang melibatkan kampus-kampus universitas di semua bidang dan di semua daerah saya kira ini benar. Nanti kita akan ke arah situ semua,” pungkas Presiden.
Arah Baru
Penutupan KSTI 2026 ini menjadi penegasan arah kebijakan pemerintah.
Membangun ekosistem riset dan industri yang kuat, didukung BUMN yang sehat dan efisien. Serta kolaborasi solid antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha. []
