Jakarta, Opsi.id  – Presiden Prabowo merespons kritik yang dimuat majalah bisnis dan politik internasional The Economist dalam ulasan berjudul Archipelagoing Fast yang terbit pada 16 Mei 2026.

Dalam pernyataan yang dipublikasikan pada 10 Juni 2026, Prabowo menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi dan selalu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahannya.

“Kritik bukan hanya sehat, tetapi juga penting. Saya selalu membiasakan diri untuk menelaah dengan saksama setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintahan saya dan menimbangnya berdasarkan fakta, hasil, serta kenyataan yang dihadapi warga biasa,” ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan keyakinannya terhadap demokrasi sebagai sistem terbaik yang tersedia saat ini.

Ia mengingatkan bahwa dirinya telah mengikuti proses demokrasi selama dua dekade dengan mencalonkan diri sebagai presiden sebanyak lima kali sejak 2004 sebelum akhirnya memenangkan Pemilu 2024.

Menurutnya, legitimasi demokratis diperoleh melalui kesabaran, kepercayaan publik, dan penghormatan terhadap kehendak rakyat.

Karena itu, pemerintah yang dipimpinnya berkomitmen bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya mereka yang memberikan suara pada pemilu.

Progam Prabowo

Dalam pernyataannya, Prabowo juga menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah yang kerap menjadi sasaran kritik, termasuk Program Makan Bergizi Gratis.

Ia menilai kritik terhadap program tersebut sering kali mengabaikan fakta bahwa satu dari lima anak Indonesia mengalami stunting akibat kekurangan gizi.

“Indonesia tidak sedang menjalankan sesuatu yang radikal atau tidak biasa. Kami sedang mengatasi tantangan nasional yang secara langsung memengaruhi kesehatan, produktivitas, dan daya saing rakyat kami di masa depan,” katanya.

Selain program makan bergizi gratis, pemerintah juga disebut tengah memperluas berbagai program pembangunan.

Mulai dari peningkatan kualitas rumah sakit, pemeriksaan kesehatan gratis tahunan, revitalisasi sekolah, pendirian Sekolah Rakyat bagi keluarga miskin, hingga pembentukan Danantara untuk memperkuat pengelolaan aset nasional.

Di bidang ekonomi, Prabowo menegaskan pemerintah memilih kebijakan yang berpihak kepada produsen kecil seperti petani dan nelayan.

Baca juga: Pernah Empat Kali Kalah Pilpres, Prabowo Sebut RI Sudah Salah Arah Sejak Era 1990-an

Pemerintah, kata dia, berupaya memangkas rantai distribusi, memperluas akses kredit murah, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.

Ia mencontohkan penyederhanaan regulasi distribusi pupuk bersubsidi yang sebelumnya terhambat oleh 145 aturan menjadi satu peraturan presiden. Serta penyaluran lebih dari 77.000 pompa air guna meningkatkan produktivitas pertanian.

Prabowo juga menyoroti capaian ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Menurutnya, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara-negara G20 pada kuartal pertama 2026, dengan defisit anggaran tetap terjaga di bawah tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain itu, pemerintah mengklaim telah melakukan efisiensi belanja negara lebih dari Rp300 triliun, memperkuat digitalisasi perpajakan, memperbaiki tata kelola ekspor, serta memberantas praktik penyelundupan.

Tudingan Kemunduran Ekonomi

Menanggapi tudingan adanya kemunduran demokrasi di Indonesia, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menjadi negara demokrasi.

Ia menilai demokrasi tidak harus identik dengan polarisasi politik yang berkepanjangan seperti yang terjadi di sejumlah negara Barat.

“Kami percaya demokrasi harus menghasilkan stabilitas, kesantunan, dan kemajuan, bukan kelumpuhan,” tegasnya.

Prabowo mengakui masih terdapat sejumlah kekeliruan dan tindakan individu yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip pemerintahannya sehingga memunculkan persepsi negatif di luar negeri.

Namun, ia menegaskan Indonesia harus dinilai berdasarkan kekuatan institusi, keterbukaan masyarakat, dan kesejahteraan rakyatnya.

Baca juga: Prabowo Kelakar Akan Cari Pengkhianat Merah Putih Meski Sudah Dipanggil Tuhan

Di akhir pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya tidak takut terhadap pengawasan publik maupun kritik media.

Ia berjanji akan menjawab berbagai kritik dengan hasil yang nyata dan terukur.

“Sebagai pemerintah, kami akan menjawab kritik bukan dengan retorika, melainkan dengan hasil yang dapat diukur oleh siapa pun, di mana pun. Inilah jalan yang telah kami pilih,” pungkasnya. []