*Opini: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Jakarta – Mengapa Presiden Prabowo Subianto memutuskan hadir langsung dalam Rapat Paripurna DPR pada Rabu, 20 Mei 2026, untuk menyampaikan pidato terkait arah kebijakan fiskal dan ekonomi nasional. Padahal, secara tradisi pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal biasanya cukup diwakili Menteri Keuangan.
Pertanyaan ini menjadi penting karena dalam politik ekonomi, siapa yang berbicara sering kali lebih menentukan dibanding isi pidatonya sendiri.
Dalam praktik pemerintahan modern, kehadiran langsung kepala negara dalam forum fiskal menandakan adanya situasi yang tidak biasa.
Negara seperti sedang ingin mengirimkan sinyal kuat kepada pasar, pelaku usaha, DPR, dan masyarakat bahwa pemerintah sadar sedang menghadapi tekanan yang serius.
Ketika presiden turun langsung, itu berarti isu yang dibahas bukan lagi sekadar teknis APBN, melainkan menyangkut kredibilitas negara.
Di tengah tekanan rupiah yang sempat melemah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang berulang kali terkoreksi, ketidakpastian global akibat konflik geopolitik, hingga meningkatnya kekhawatiran terhadap daya tahan fiskal Indonesia, pidato Presiden hari ini menjadi lebih dari sekadar seremoni kenegaraan.
Ia berubah menjadi panggung penegasan arah ekonomi nasional.
Analoginya seperti nakhoda kapal yang biasanya cukup memberi instruksi dari ruang kendali, namun kali ini memilih muncul langsung di geladak depan ketika ombak mulai tinggi. Kehadiran itu bukan tanpa alasan.
Publik ingin diyakinkan bahwa kapal masih berada di jalur yang benar.
Sinyal Pemerintah Menyadari Situasi Saat ini Membutuhkan Perhatian Khusus
Urgensi utama dari pidato langsung Presiden sebenarnya terletak pada kebutuhan membangun kembali kepercayaan.
Saat ini, tantangan ekonomi Indonesia bukan hanya soal angka pertumbuhan, tetapi soal persepsi terhadap masa depan.
Kita melihat dalam beberapa bulan terakhir muncul kecemasan publik terhadap kondisi fiskal negara.
Defisit APBN memang masih terkendali secara formal. Namun, tekanan pembiayaan semakin berat. Penerimaan negara mulai menghadapi perlambatan seiring turunnya harga komoditas global.
Di sisi lain, kebutuhan belanja meningkat tajam, mulai dari subsidi energi, makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur, hingga berbagai program populis lainnya.
Investor membaca situasi ini dengan sangat sensitif. Mereka tidak hanya melihat angka APBN, tetapi juga konsistensi kebijakan.
Ketika pasar melihat arah fiskal berpotensi melebar tanpa kepastian sumber pendapatan yang kuat, maka yang muncul adalah kehati hatian.
Karena itulah pemerintah tampaknya merasa perlu menghadirkan Presiden secara langsung.
Ada kebutuhan untuk menunjukkan bahwa kendali ekonomi tetap berada di tangan tertinggi pemerintahan, bukan berjalan sendiri sendiri di bawah kementerian teknis.
Kehadiran Presiden juga dapat dibaca sebagai upaya meredam spekulasi negatif.
Dalam ekonomi modern, persepsi sering kali bergerak lebih cepat dibanding fakta. Jika pemerintah terlambat mengelola persepsi, maka pasar akan menciptakan narasinya sendiri. Dan ketika narasi negatif terbentuk, biaya pemulihannya jauh lebih mahal.
Pesan Ekonomi yang Ingin Disampaikan
Pidato Presiden hari ini kemungkinan besar tidak hanya berisi angka angka fiskal, tetapi juga pesan psikologis.
Pemerintah ingin mengatakan bahwa situasi masih terkendali, agenda pembangunan tetap berjalan, dan negara tidak sedang menuju krisis.
Namun, justru di situlah menariknya. Jika semua benar benar baik baik saja, mengapa Presiden perlu turun langsung lebih awal?
Pertanyaan ini penting karena dalam komunikasi politik, tindakan sering kali lebih jujur dibanding pernyataan.
Kehadiran Presiden mengandung pesan bahwa pemerintah memahami adanya kegelisahan di masyarakat dan pasar.
Pesan kedua yang kemungkinan ingin dibangun adalah soal kepemimpinan.
Pemerintah tampaknya ingin menunjukkan bahwa transisi menuju agenda ekonomi pemerintahan baru tidak dilakukan secara pasif.
Presiden ingin tampil sebagai pemegang komando utama dalam menjaga stabilitas.
Hal ini juga berkaitan dengan persepsi internasional. Lembaga pemeringkat global dan investor asing saat ini sedang mencermati Indonesia dengan sangat detail.
Mereka ingin melihat apakah pemerintahan mampu menjaga disiplin fiskal di tengah ekspansi program sosial yang besar.
Beberapa waktu terakhir, sejumlah analis internasional mulai memberikan catatan hati hati terhadap arah fiskal Indonesia.
Morgan Stanley misalnya sempat memasukkan pasar Indonesia dalam kategori yang perlu diwaspadai akibat tekanan eksternal dan sensitivitas terhadap arus modal global.
Sementara lembaga rating internasional terus mengingatkan pentingnya menjaga kredibilitas fiskal dan independensi kebijakan ekonomi.
Dalam konteks itu, pidato Presiden bukan hanya ditujukan kepada DPR atau masyarakat domestik. Pidato ini juga ditujukan kepada pasar global.
Pemerintah ingin mengatakan bahwa Indonesia tetap aman, tetap stabil, dan tetap layak dipercaya.
Ekonomi Tidak Hanya Bergerak Karena Data, Tetapi Karena Kepercayaan
Banyak orang mengira ekonomi hanya bergerak berdasarkan angka. Padahal kenyataannya tidak demikian. Ekonomi bergerak karena ekspektasi.
Ketika masyarakat percaya masa depan baik, mereka akan belanja dan investasi.
Ketika pelaku usaha percaya stabilitas terjaga, mereka akan ekspansi. Sebaliknya, ketika kepercayaan melemah, ekonomi bisa melambat bahkan sebelum krisis benar benar datang.
Karena itulah pidato Presiden hari ini memiliki dimensi yang sangat strategis. Ia bukan hanya laporan fiskal, tetapi instrumen pembentuk ekspektasi.
Masalahnya, membangun kepercayaan tidak cukup dengan retorika. Pasar akan melihat apakah pidato Presiden benar benar diikuti langkah konkret.
Jika pidato hanya berisi optimisme normatif tanpa penjelasan realistis mengenai tantangan fiskal, maka dampaknya justru bisa kontraproduktif.
Pasar saat ini jauh lebih kritis dibanding beberapa tahun lalu. Mereka ingin melihat keberanian pemerintah mengakui masalah sekaligus menawarkan solusi yang masuk akal.
Ibarat dokter yang menghadapi pasien kritis, publik tidak membutuhkan kalimat semua baik baik sajajika gejalanya sudah terlihat jelas. Yang dibutuhkan adalah diagnosis jujur dan rencana penyembuhan yang meyakinkan.
Dampak terhadap Situasi Ekonomi Nasional
Secara jangka pendek, pidato Presiden berpotensi memberi efek stabilisasi psikologis.
Jika isi pidato mampu menunjukkan arah fiskal yang disiplin, strategi menjaga daya beli masyarakat, serta komitmen terhadap stabilitas rupiah dan inflasi, maka pasar bisa merespons positif.
Rupiah berpotensi lebih stabil, tekanan terhadap pasar saham dapat mereda, dan investor memperoleh sinyal bahwa pemerintah tidak abai terhadap risiko ekonomi.
Namun, dampak jangka panjang tetap bergantung pada konsistensi kebijakan setelah pidato selesai.
Di sinilah tantangan terbesar pemerintah. Publik dan pasar tidak lagi hanya menilai janji, tetapi kemampuan eksekusi.
Jika setelah pidato justru muncul kebijakan yang kontradiktif, misalnya belanja populis tanpa sumber pendanaan jelas, tekanan terhadap fiskal akan kembali muncul.
Kita harus memahami bahwa kondisi global saat ini juga sedang tidak ramah. Suku bunga tinggi di Amerika Serikat masih menekan arus modal ke negara berkembang.
Konflik geopolitik meningkatkan risiko harga energi. Perlambatan ekonomi Tiongkok ikut mempengaruhi permintaan komoditas Indonesia.
Artinya, ruang kesalahan kebijakan semakin sempit.
Dalam situasi seperti ini, pidato Presiden bisa menjadi titik balik positif apabila diikuti reformasi fiskal yang serius.
Tetapi ia juga bisa menjadi sekadar jeda psikologis sementara apabila tidak disertai perubahan nyata.
Menjaga Negara dari Krisis Kepercayaan
Pada akhirnya, inti persoalan ekonomi Indonesia hari ini bukan semata soal pertumbuhan, melainkan soal menjaga kepercayaan.
Krisis terbesar dalam ekonomi modern sering kali bukan dimulai dari kosongnya kas negara, tetapi runtuhnya keyakinan publik terhadap arah negara.
Pemerintah tampaknya memahami hal itu. Karena itulah Presiden memilih hadir langsung.
Kehadiran tersebut harus dimaknai sebagai momentum penting untuk memperlihatkan kepemimpinan ekonomi yang matang, jujur, dan realistis.
Bukan sekadar menenangkan publik dengan optimisme, tetapi juga menunjukkan bahwa negara memiliki peta jalan menghadapi badai global dan tekanan domestik.
Pidato hari ini akan menjadi ujian apakah pemerintah mampu mengubah kecemasan menjadi keyakinan.
Sebab, dalam ekonomi, kepercayaan adalah mata uang yang paling mahal. Ketika kepercayaan terjaga, pasar memberi ruang.
Namun, ketika kepercayaan runtuh, bahkan APBN terbesar pun bisa kehilangan daya. []
