Pramono Anung Gratiskan Biaya 103 Sekolah Swasta dengan Kucuran Anggaran Rp253,6 Miliar

‎Jakarta – Pramono Anung mengatakan Pemprov DKI Jakarta menggratiskan biaya di 103 sekolah swasta melalui alokasi anggaran sebesar Rp253,6 miliar. Kebijakan ini ditujukan untuk memutus mata rantai kemiskinan.

‎Pramono menjelaskan, sebelum menerapkan kebijakan ini Pemprov DKI juga sudah menyutikkan subsidi ke sekolah negeri.

‎”Hal yang berkaitan dengan sekolah gratis yang berjumlah 103 sekolah swasta, sebenarnya kalau sekolah negeri kan sudah semuanya (gratis),” kata Pramono Anung saat diwawancarai usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI pada Kamis, 30 April 2026.

‎Pramono merinci, subsidi tersebut menyasar sekolah-sekolah yang telah bekerja sama dengan Pemprov demi meringankan beban warga.

‎“Pada tahun ini sudah ada 103 sekolah gratis swasta yang kemudian dibiayai oleh pemerintah DKI Jakarta dengan subsidi kurang lebih Rp253,6 miliar,” lanjutnya.

Prioritas Pendidikan untuk Tekan Ketimpangan Akses Sekolah

‎Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu menekankan, Pemprov DKI dan DPRD DKI memprioritaskan pendidikan sebagai hal yang sangat khusus dan penting.

‎”Maka dengan demikian itulah yang menjadi prioritas kami, saya sebagai gubernur bersama jajaran DPRD,” ucapnya.

‎”Maka kenapa yang namanya Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), pemutihan ijazah, penggratisan sekolah-sekolah swasta yang kita mulai sekarang ini dengan 103 (sekolah), tentunya mudah-mudahan akan semakin memperkecil, mempersempit peluang anak Jakarta untuk tidak bisa sekolah karena tidak mampu,” ujar Pramono lagi.

‎Anggaran yang digelontorkan dibagi ke dalam dua kategori utama, yakni penerima lanjutan dan penerima baru. Ada 40 sekolah swasta yang menjadi penerima lanjutan. Sekolah-sekolah tersebut mendapat subsidi penuh selama 1 tahun, mulai dari Januari hingga Desember 2026.

‎Sementara itu, ada 63 sekolah yang menjadi penerima baru dengan subsidi untuk semester kedua, yakni Juli-Desember 2026.

‎Pramono menyatakan tak ragu menambah dana subsidi pendidikan karena Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta kompak menyetujui.

‎”Tadi saya melihat semuanya memberikan dukungan yang absolut sehingga mudah-mudahan ke depan kalau kemudian ruang fiskal DPRD DKI Jakarta dapat menambah, pasti akan kami tambah. Pokoknya harus adil bagi semuanya termasuk madrasah,” tutur Pramono Anung.