News Rabu, 22 Desember 2021 | 11:12

Ancam Mogok Kerja 29 Desember dan 7 Januari, Ini Alasan Serikat Pekerja Pertamina

Lihat Foto Ancam Mogok Kerja 29 Desember dan 7 Januari, Ini Alasan Serikat Pekerja Pertamina Ilustrasi serikat pekerja Pertamina.(Foto:Opsi/Istimewa)

Jakarta - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengancam akan melakukan aksi mogok kerja pada dua waktu yang berbeda, yakni 29 Desember 2021 dan 7 Januari 2022.

FSPPB menegaskan, aksi mogok kerja akan dilakukan oleh seluruh pekerja Pertamina Group di seluruh wilayah.

"Dengan ini kami memberitahukan kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, bahwa kami akan melaksanakan mogok kerja," tulis Surat Pemberitahuan Mogok Kerja, Jumat, 17 Desember 2021 kemarin.

Mengutip CNNIndonesia, munculnya niatan untuk melakukan aksi mogok kerja karena tidak tercapainya kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di tubuh Pertamina antara pengusaha dengan pekerja yang diwakili oleh FSPPB.

"Benar," kata Presiden FSPPB Arie Gumilang menanggapi Surat Mogok Kerja yang beredar, Selasa, 22 Desember 2021.

Selain itu, mereka menilai tidak ada itikad baik dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk membangun hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Sehingga, dalam tuntutannya serikat pekerja mendesak untuk mencopot Direktur Utama dari jabatannya.

Aksi mogok kerja dan tuntutan ini merupakan bentuk kekecewaan atas diabaikannya tuntutan serikat pekerja kepada Menteri BUMN untuk menanggalkan jabatan Direktur Utama yang saat ini diemban oleh Nicke Widyawati.

"Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sebagai organisasi pekerja PT Pertamina (Persero) meminta Menteri BUMN dengan segala otoritasnya untuk mencopot Ibu Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero)," tegas Surat Permohonan Pencopotan Direktur Utama kepada Menteri BUMN, Jumat, 10 Desember 2021 kemarin.

Kendati begitu, FSPPB mengatakan aksi mogok kerja dapat dihentikan sebelum jangka waktu yang ditetapkan apabila tuntutan telah dipenuhi atau perusahaan bersedia melakukan perundingan dengan serikat pekerja.

FSPPB menyebut aksi mogok kerja tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 137 dan pasal 140 yang mengatur tentang mogok kerja.[]

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya