News Rabu, 08 Juni 2022 | 22:06

Anggota DPR Pertanyakan Langkah Menteri Perdagangan Stabilkan Harga Minyak Goreng

Lihat Foto Anggota DPR Pertanyakan Langkah Menteri Perdagangan Stabilkan Harga Minyak Goreng Anggota Komisi VI DPR RI Muslim. (Foto:Istimewa)

Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Muslim mempertanyakan langkah yang dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasaran.

Muslim meminta penjelasan tersebut kepada Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan jajaran Kementerian Perdagangan terkait RKP dan RKA K/L tahun anggaran 2023, minyak goreng dan kebutuhan pokok di Senayan, Selasa, 7 Juni 2022.

"Di sini kita lihat harga minyak goreng curah masih di Rp 12.000, khusus di produsen masih di Rp 10.800 artinya sampai kapan ini? Ini mungkin pak menteri bisa menjabarkan sampai kapan ini batas waktu oleh pemerintah, apakah yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya stabilitas harga minyak goreng?" kata Muslim seperti dikutip Rabu, 8 Juni 2022.

Lebih lanjut, legislator dapil Aceh II ini mengatakan bahwa dirinya banyak mendapat keluhan dari masyarakat utamanya ibu-ibu terkait dengan harga minyak goreng yang masih belum stabil.

"Kami hari-hari dikeluhkan ibu-ibu, satu sisi pak presiden mengatakan ini sudah stabil, tapi kenyataan di lapangan berkaitan dengan minyak goreng ini belum betul-betul dirasakan harga yang layak dikonsumsi oleh masyarakat," ujarnya.

Terkait dengan bahan pangan lainnya, dia menekankan Kemendag untuk melakukan langkah-langkah konkret agar Indonesia tidak terus bergantung dengan suplai impor pada beberapa bahan pangan, padahal Indonesia memiliki potensi alam yang sangat strategis.

Untuk itu, dia meminta Kemendag untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait ketersediaan pangan, impor dan stabilitas harga di pasaran, agar tercapai harga dan ketersediaan pangan yang stabil di masyarakat.

"Dua kementerian ini sebenarnya saya melihat ada satu persoalan yang mendasar, di satu sisi ada yang memberikan izin, di sisi lain ada yang mengatur kuota, akhirnya ini enggak sinkron, tentu kita berharap ke depan antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian ini harus satu suara, jadi supaya masyarakat tidak sampai ada yang dirugikan," tuturnya.

Terakhir, politisi Partai Demokrat ini berharap Kemendag bisa bekerja dengan maksimal dalam menstabilkan harga minyak goreng dan harga pangan lainnya.

"Kita berharap pak menteri dan pak wamen bisa bekerja maksimum berkait ketersediaan, terutama minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya, sehingga harga terus bisa stabil, masyarakat kita bisa mendapatkan harga yang betul-betul mereka bisa belanjakan sehari-hari," ucap Muslim.[]

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya