Jakarta - Sejumlah layanan dasar di lokasi bencana Pulau Sumatra menjadi perhatian pemerintah.
Salah satunya pembangunan hunian sementara dan hunian tetap. Direncanakan, Sabtu, 20 Desember 2025, akan dilakukan groundbreaking hunian tetap atau huntap di Sumatra Utara.
Hal itu sebagaimana diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam keterangan pers di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025.
Tito menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan pembangunan huntap melalui kerja sama lintas kementerian dan dukungan non-APBN.
Pembangunan tersebut direncanakan segera dimulai melalui pelaksanaan groundbreaking di sejumlah wilayah.
“Ini dukungan dari beberapa yayasan, yaitu hunian tetap" ujar dia.
Huntap dimaksud sebanyak 2.600 unit dan sumber dana tanpa APBN. Untuk Aceh 1.000 unit, Sumut 1.000 unit, dan Sumbar 600 unit.
"Besok, akan ada groundbreaking di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung sana,” kata Mendagri.
Dia lebih jauh katakan, pemerintah memastikan penanganan bencana di sejumlah daerah berjalan cepat dan terkoordinasi melalui dukungan anggaran, logistik, serta percepatan layanan dasar kepada masyarakat.
“Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten kota dan provinsi, dari Bapak Presiden sebagai tambahan, sebanyak 268 miliar, kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi,” ujar Tito.
Pemerintah daerah di berbagai wilayah juga menunjukkan solidaritas melalui bantuan anggaran dan barang.
Dukungan lintas daerah tersebut memperkuat upaya percepatan penanganan bencana di wilayah terdampak.
“Total 43 miliar, ditambah dengan asosiasi pemerintah kabupaten, yang dipimpin oleh Bupati Lahat Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana, lebih kurang 5 miliar, jadi lebih kurang 48 miliar,” imbuh Tito.
Kementerian Dalam Negeri juga mempercepat pemulihan layanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana.
Langkah ini dilakukan agar masyarakat tetap dapat mengakses hak-hak administrasi secara cepat dan tanpa biaya.
“Dari Kemendagri membentuk 9 tim, dari dukcapil ke 3 provinsi, mulai 10 Desember kemarin, untuk mempercepat layanan, pengurusan dokumen-dokumen dukcapil, seperti akte kelahiran, KTP, yang hilang dan lain-lain, tanpa memungut bayaran sudah diturunkan,” ungkap Tito.
Soal keberlangsungan pemerintahan di tingkat desa, Tito menyampaikan bahwa pemerintah melakukan pendataan terhadap kantor desa yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Pemerintah pusat akan mengambil langkah lanjutan apabila pemerintah daerah mengalami keterbatasan dalam penanganannya.
“Khusus yang rusak ringan ini akan kita lihat kemampuan daerah apakah mampu, kalau tidak mampu kita akan ambil alih, dan untuk yang rusak berat nanti kami akan tunjukkan kepada Menteri PU,” pungkasnya. []
