Simalungun - Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga dan wakilnya Zonny Waldi menjabat periode 2021-2024.
Pasangan pemenang Pilkada 2020 itu dilantik Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Medan pada Senin, 26 April 2021 lalu.
Mengusung tema ketika melakukan kampanye pilkada dan setelah menang dituangkan dalam dokumen pemerintahan daerah untuk diwujudkan, yakni Rakyat Harus Sejahtera.
Memimpin 1 tahun 1 bulan lebih sedikit, Bupati Radiapoh dinilai belum menunjukkan kinerja memuaskan bagi rakyat Kabupaten Simalungun sesuai dengan visi misi Rakyat Harus Sejahtera.
Sebaliknya, Bupati Radiapoh dinilai melakukan sejumlah kebohongan. Menelikung apa yang diucapkannya sendiri saat berkampanye di hadapan publik dan DPRD Kabupaten Simalungun.
Jan Wiserdo Saragih, seorang tokoh Simalungun yang tidak pernah berhenti bersuara untuk bumi Habonaron Do Bona dan Sapangambei Manoktok Hitei membeberkan 10 kebohongan Bupati Radiapoh.
Disampaikan ke redaksi Opsi pada Selasa, 7 Juni 2022. Ini 10 kebohongan yang dimaksud.
Pertama, katanya mewakafkan hidup untuk membangun dan menciptakan rakyat sejahtera. Tetapi setahun berjalan sejak hari pertama dilantik sampai saat ini yang dilakukan justru adu sprint, adu cepat berjualan.
Mulai jualan spanduk, majalah, atribut, buku-buku, baju olahraga, baju batik sampai bubuk jahe merah pun dijual. Dengan harga-harga mahal yang sungguh tak masuk akal.
Kedua, katanya mewujudkan Simalungun tuan rumah di tanah leluhurnya sendiri. Tapi yang dilakukan mendatangkan orang dari luar Simalungun yang bukan Simalungun dan langsung jadi catatan sejarah menguasai 57 persen jabatan dan anggaran di Simalungun.
Yang terjadi justru Simalungun jadi seperti tamu di tanah leluhurnya sendiri.
Ketiga, katanya rakyat harus sejahtera lewat program utama perbaikan infrastruktur. Tetapi yang dilakukan justru mengurangi anggaran infrastruktur.
Tidak tanggung-tanggung jumlahnya, Rp 200 miliar dipangkas dari tahun sebelumnya Rp 305 miliar.
Baca juga:
Bupati Simalungun Ngopi Bareng 2 Jenderal Polisi Sambil Nikmati Indahnya Danau Toba
Merusak akal sehat, meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan cara mengurangi anggarannya Rp 200 miliar.
Analoginya seperti rakyat yang sedang mengalami krisis pangan tapi anggarannya justru dipangkas. Persis sama rakyat Simalungun krisis infrastruktur jalan, anggarannya justru dipangkas. Bertanya, identikkah ini dengan kejahatan sosial?
Keempat, katanya lewat kartu akan memberikan bantuan modal kerja. Jelas sekali "modal kerja" mulai dari satu juta sampai 50 juta.
Tapi yang dilakukan, memberikan mesin penggiling jahe di daerah yang tak ada tanaman jahe.
Kelima, katanya memperbaiki postur APBD dari sebelumnya karena jumlahnya yang sedikit. Tapi yang dilakukan menyumbang sekolah DEL (milik Menko Luhut Pandjaitan) yang kaya, Rp 1,5 miliar, mengurangi anggaran untuk infrastruktur jalan, membangun kantor sendiri Rp 4,2 miliar, membangun kantor instansi vertikal yang punya anggaran sendiri, dan menaikkan anggaran PKK secara fantastis, Rp 1,8 miliar.
Keenam, katanya tidak akan ada pungli, tidak ada penekanan PNS, tapi yang dilakukan hampir di semua lini terjadi hiruk pikuk bahkan terlihat sudah barbar.
Mulai kutipan-kutipan dalam jabatan, keributan fee proyek, jualan-jualan yang tak bernorma bahkan sampai kepada viralnya berita penyekapan salah seorang kepala dinas akibat persoalan proyek.
Sejak ada kabupaten Simalungun baru ini pernah terjadi seperti ini.
Ketujuh, katanya sama sekali tidak mengenal pejabat yang dilantik, karena cuma melihat pendidikan dan kemampuannya.
Tapi yang dilakukan, melantik orang dari luar Simalungun mengurusi seluruh ASN Simalungun dan me-nonjob-kan yang sudah 20 tahun ASN di Simalungun.
Mendatangkan dari luar yang bukan Simalungun untuk mengurus ketahanan pangan di Simalungun, tapi justru orang Simalungun yang 10 tahun mengurus pertanian di Simalungun di-nonjob-kan. Entah dimana logikanya?
Entah apa buktinya seluruh yang 57 persen orang yang bukan Simalungun itu, lebih tinggi pendidikannya dan lebih baik kemampuannya dari orang Simalungun yang sudah puluhan tahun ASN dan mengurusi Simalungun.
Kedelapan, katanya jika ada pungli, kutipan dan sejenisnya laporkan saja. Tapi saat dilaporkan dan sudah viral, cuma bilang tidak ada memerintahkan dan tidak mengetahuinya dan diam tidak bertindak apa-apa.
Kesembilan, katanya di depan peserta Rapot Horja Bolon Partuha Maujana Simalungun ( PMS) di Pantai Cermin pada 1 Juni 2021, tahun ini juga telah berhasil menerima bantuan dari Kementerian Pertanian Rp 365 miliar. Tapi sampai sekarang tahun 2022 gak ada juga.
Kesepuluh, katanya jangan ada yang meragukan kami membangun Simalungun lebih baik, lebih sejahtera dan lebih maju. Tapi yang dilakukan sembilan kebohongan besar yang bahkan ada seperti rasa kejahatan sosial.
Redaksi Opsi belum menerima pernyataan dari Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga atas `Catatan 10 Kebohongan` ini. []
