Jakarta - Penempatan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam struktur Operation Management Office (OMO) FOLU Net Sink 2030 menuai kritik.
Politikus Partai Golkar, Firman Soebagyo, menilai langkah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ini mencerminkan praktik politik yang mengabaikan profesionalisme.
Firman menyoroti bahwa organisasi yang berfokus pada pengurangan emisi dan pengendalian perubahan iklim seharusnya diisi oleh tenaga profesional, bukan kader partai.
“Lembaga pemerintahan seperti menjadi alat politik untuk mencapai tujuan tertentu yang bertentangan dengan undang-undang,” tegasnya, Jumat, 7 Maret 2025.
Firman yang juga anggota Komisi IV DPR menilai, masuknya kader PSI ke dalam OMO FOLU Net Sink 2030 berpotensi menyingkirkan aparatur sipil negara (ASN) yang lebih kompeten.
“ASN yang seharusnya mendapat kesempatan justru tergeser oleh gerombolan kader partai yang belum tentu memiliki keahlian di bidang ini,” katanya.
Ia pun berharap Presiden Prabowo Subianto memperhatikan fenomena ini agar tidak menjadi preseden dalam sistem perekrutan pegawai di lembaga negara.
Sebelumnya, PSI membenarkan bahwa beberapa kadernya memang bergabung dalam OMO FOLU Net Sink 2030.
Juru Bicara DPP PSI, Agus Mulyono Herlambang, mengatakan bahwa struktur organisasi tersebut memang terdiri dari ASN, pensiunan ASN, dan pihak eksternal, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025.
Dalam keputusan yang diteken Raja Juli Antoni pada 31 Januari 2025 itu, sejumlah kader PSI ditempatkan dalam berbagai posisi strategis.
Mereka antara lain Andy Budiman sebagai dewan penasihat ahli, Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari, serta Sigit Widodo di bidang peningkatan cadangan karbon.
Ada juga Furqan Amini Chaniago sebagai anggota bidang konservasi, dan Suci Mayang Sari di bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.
Raja Juli sendiri tercatat sebagai penanggung jawab atau pengarah program FOLU Net Sink 2030.
Menanggapi kritik soal rekrutmen kader partai, Agus menegaskan bahwa anggaran OMO FOLU Net Sink tidak berasal dari APBN, melainkan dari donatur dan negara mitra.
“Jadi, ini sama sekali tidak membebani APBN,” ujarnya.
Ia juga mengklaim bahwa kader PSI yang ditempatkan dalam struktur organisasi memiliki kapasitas dan integritas yang sesuai.
Namun, fakta lain mencuat. Dalam SK tersebut, disebutkan bahwa setiap pengurus menerima honorarium.
Penanggung jawab atau pengarah mendapat Rp 50 juta per bulan, anggota bidang menerima Rp 20 juta per bulan, sementara staf memperoleh Rp 8 juta per bulan.
Hingga kini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait alasan spesifik pemilihan kader PSI dalam struktur OMO FOLU Net Sink 2030.[]