Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era Firli Bahuri tidak lebih jelek dari para komisioner KPK sebelumnya.
Hal itu disampaikan Mahfud saat menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis melalui Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi pada Kamis, 28 April 2022 via kanal YouTube.
Disebutkan, ada yang mempersoalkan jumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang mengalami penurunan. Pada awal-awal sejumlah pejabat ditangkap, seperti bupati, menteri, DPR dll.
Menurut Mahfud, salah satu unsur penegakan hukum, yakni mencegah terjadinya korupsi. Jadi yang potensial korupsi itu dibenahi, didatangi, diberitahu.
Baca juga:
Kejaksaan Ungkap Mafia Minyak Goreng, Kepercayaan Publik ke Jokowi Membaik
"Ini kamu yang seperti ini salah, diperbaiki. Itu lebih dari Rp 580 triliun. Nah, tetapi terlanjur KPK itu dianggap produk rekayasa sehingga masih ada saja orang yang mencibir itu. Padahal kalau ukuran kuantitatif itu tidak jelek. Malah saya meyakini lebih bagus dari sebelumnya. Kuantitatif ya, terhadap jumlah tindakan, orang yang dihukum, tersangka, kemudian yang diselamatkan uang yang disetor kepada negara," kata Mahfud.
Mahfud menegaskan, dirinya melihat itu tidak lebih jelek, di mana itu kemudian mendongkrak persepsi publik terhadap penegakan hukum.
Kemudian, modal yang dimiliki pemerintah saat ini menurutnya masih cukup kuat dalam menyelesaikan berbagai persoalan.
Terbukti dengan tingkat kepercayaan publik sesuai survei Indikator Politik terhadap Presiden Jokowi naik menjadi 64,1 persen.
Kesempatan itu dia mengklarifikasi informasi publik yang menyebut ada serangan ke Istana melalui orang Istana dalam hal ini Mahfud Md yang menilai pemimpin sekarang tidak strong.
Mahfud menegaskan, yang dia maksud adalah bahwa setelah Presiden Jokowi selesai pada 2024, harus ada pemimpin berikutnya yang kuat atau strong leader. Bukan bermaksud mengatakan Jokowi tidak strong. []
