Jakarta - Komisioner Komnas HAM 2007-2012 Johny Nelson Simanjuntak SH bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan maju menuju Senayan dalam Pemilu 2024.
Nelson punya catatan panjang dalam dunia sosial kemasyarakatan, dan membela kaum marginal.
Nelson lahir di Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatra Utara, pada 1956 lampau. Saat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, aktif di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).
Menuntaskan studi dan meraih gelar sarjana hukum, Nelson pun berkiprah dengan melakukan serangkaian advokasi masyarakat yang tertindas hak-haknya, melawan pemerintah Orde Baru.
Dia terlibat dalam kasus Kedung Ombo, kasus Gunung Talang Lampung, kasus Mesuji dan lain-lain.
BACA JUGA: Dua Pekerja Karaoke di Sumbar Ditelanjangi dan Dilempar ke Laut, PSI Kecam Aksi Persekusi Biadab
Pada tahun 1992 karena pengabdiannya terhadap advokasi rakyat, Nelson diganjar Yap Thiam Hien Award, sebuah penghargaan prestisius bagi pahlawan kemanusiaan di Indonesia.
Nelson pada 2007-2012 menjadi Komisioner Komnas HAM. Selepas itu, dia masih terus berkutat untuk memperjuangkan rakyat melalui advokasi dan pendampingan hukum.
Nelson maju ke Senayan pada Pemilu 2024 lewat PSI dari Dapil Jateng IV, meliputi Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri.
Dia punya tekad untuk memperbaiki produk hukum berupa undang-undang (UU) yang dihasilkan DPR agar tertuju pada kepentingan dan kebaikan rakyat, bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
“Produk UU yang berbasis kerakyatan, keadilan, tidak diskriminatif. Ada perubahan kebijakan Negara yang berlandaskan UU dan Perubahan budaya politik,” kata Nelson.
Menurutnya, banyak produk perundang-undangan sekarang ini yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
“Saya ingin memberi pengaruh di DPR RI dalam membuat UU yang baik dan berpihak kepada masyarakat,” ungkapnya.
Politik menurut Nelson adalah alat untuk mencapai kekuasaan. Dengan kekuasaan menentukan arah pembangunan bangsa dan negara.
Politik yang baik menghasilkan hal yang baik untuk rakyat bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
“Politik yang bermartabat, menjadikan jabatan (di DPR) untuk kepentingan rakyat. Berpolitik dengan tujuan membawa kebaikan untuk rakyat dan masa depan bangsa, bukan yang lain,” tegasnya. []
