Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta meminta Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Luthfi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertanggung jawab atas kekerasan dan represi aparat di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo.
Kepada wartawan, Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta Julian Duwi Prasetia menilai perlakuan pemerintah dan aparat terhadap warga Desa Wadas merupakan satu bentuk represi dan intimidasi.
“Tentu ini harus bertanggung jawab, Kapolda maupun Gubernur Ganjar,” kata Julian, dikutip Opsi pada Rabu, 9 Februari 2022.
“Ini intimidasi dan represi yang diterima oleh warga. Mereka harus bertanggung jawab,” ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, aksi pengepungan, penangkapan, dan kekerasan oleh anggota polisi kepada masyarakat sipil terjadi di Desa Wadas, Jawa Tengah pada Selasa, 8 Februari 2022.
Polisi berdalih, kedatangan aparat gabungan hanya untuk melakukan pengamanan seiring proses pengukuran tanah warga yang dilakukan Badan Pertanahan setempat di desa tersebut.
Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Polisi M. Iqbal Alqudusy menginformasikan bahwa petugas melakukan pendampingan terhadap tim BPN, setelah Kepala Kanwil BPN Jateng beraudiensi dengan Kapolda Jateng pada hari Senin, 7 Februari 2022.
Melalui cuitan di media sosial Twitter, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Wilayah DI Yogyakarta mengungkapkan adanya aksi perampasan telepon seluler oleh polisi kepada sejumlah warga di Desa Wadas, kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah.
YLBH Yogyakarta mengatakan sejumlah polisi telah datang dan melakukan sweeping di rumah-rumah warga Desa Wadas pada Rabu pagi, 9 Februari 2022.
“Rabu, 9 Februari 2022 pukul 08.00 WIB,” cuit akun LBHYogyakarta, dikutip Opsi pada Rabu, 9 Februari 2022.
Baca juga: LBH Yogyakarta: Telepon Seluler Warga Desa Wadas Dirampas Polisi
Baca juga: Disiksa Polisi, Warga Wadas Tolak Permintaan Maaf Ganjar Pranowo
“Polisi masuk ke rumah-rumah warga untuk sweeping dan merampas HP warga. Mereka melakukan pengamanan terhadap penjarahan,” kata mereka. []
