Jakarta, Opsi.id – Komisi V DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).
Melalui program Desa Migran EMAS guna menekan praktik perdagangan orang dan migrasi nonprosedural yang selama ini banyak menimpa warga NTT.
Dorongan itu disampaikan dalam audiensi Komisi V DPRD NTT bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Rombongan DPRD NTT dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT, Kristien Samiyati Pati dan diterima Direktur Jenderal Pemberdayaan Kementerian P2MI/BP2MI, Moh. Fachri.
DPRD NTT menyampaikan berbagai persoalan pekerja migran asal NTT, mulai dari trafficking, perekrutan ilegal, eksploitasi tenaga kerja, hingga tingginya kasus pemulangan jenazah PMI.
Komisi V DPRD NTT menilai migrasi pekerja asal NTT saat ini tidak lagi sekadar pilihan ekonomi.
BACA JUGA: Terjerat Kasus Perdagangan Narkoba di Hongkong, PMI Cantik Asal Indramayu Divonis 20 Tahun Penjara
Melainkan telah menjadi cara bertahan hidup akibat kemiskinan, kekeringan, dan minimnya lapangan kerja di desa-desa.
BERITA TERKINI
Video Bokep 19 Detik di Emperan Toko Magelang, Viral di Media Sosial
Foto: Achmad Megantara, Perankan Rangga di Sinetron Dewi Rindu
Dihina Gurunya, Siswi SMP di Medan Didatangi Polisi
Kembali Berulah, Dua Residivis Maling di Mamuju Ditangkap Polisi
Berita
Heru Subagia dari Cirebon Deklarasikan Diri Siap Jadi Cawapres Prabowo
Gibran Mundur: Ujian Kedewasaan Demokrasi dan Masa Depan Stabilitas Politik Indonesia
Respons Jokowi setelah Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR
Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Wapres ke MPR
HUT ke-62: DPD Golkar DKI Bagikan 6.200 Paket Sembako di Jakarta, 2.200 untuk Wilayah Jakarta Pusat
Empat Tersangka Kasus Penyadapan Prabowo Punya Peran Berbeda, Ini Rinciannya
Safaruddin Desak Hukuman Mati Tersangka Penyadapan Prabowo, Termasuk Listyo Sigit
Kasus Penyadapan Prabowo, Safaruddin: Komandannya Dulu Ditumbangkan
Berita Terbaru
Berlangganan
© 2026 Opsi Media Sejahtera


