Jakarta, Opsi.id – Komisi V DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).
Melalui program Desa Migran EMAS guna menekan praktik perdagangan orang dan migrasi nonprosedural yang selama ini banyak menimpa warga NTT.
Dorongan itu disampaikan dalam audiensi Komisi V DPRD NTT bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Rombongan DPRD NTT dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT, Kristien Samiyati Pati dan diterima Direktur Jenderal Pemberdayaan Kementerian P2MI/BP2MI, Moh. Fachri.
DPRD NTT menyampaikan berbagai persoalan pekerja migran asal NTT, mulai dari trafficking, perekrutan ilegal, eksploitasi tenaga kerja, hingga tingginya kasus pemulangan jenazah PMI.
Komisi V DPRD NTT menilai migrasi pekerja asal NTT saat ini tidak lagi sekadar pilihan ekonomi.
BACA JUGA: Terjerat Kasus Perdagangan Narkoba di Hongkong, PMI Cantik Asal Indramayu Divonis 20 Tahun Penjara
Melainkan telah menjadi cara bertahan hidup akibat kemiskinan, kekeringan, dan minimnya lapangan kerja di desa-desa.
Popular Categories
Tentang Opsi
Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.
Tautan
Berlangganan
© 2026 Opsi Media Sejahtera