Menurut mereka, langkah cepat diperlukan agar pemerintah daerah tidak terus berada dalam posisi reaktif setiap kali bencana terjadi.
Nelwan Harahap meminta pemerintah daerah segera menetapkan status bencana kekeringan secara menyeluruh di wilayah NTT.
Agar dukungan anggaran dan logistik dari pemerintah pusat dapat segera dikucurkan.
“Jangan tunggu situasi menjadi sangat serius baru merespons karena akan sangat terlambat. Segera terbitkan status bencana, susun rencana operasi, dan ajukan gap kebutuhannya ke BNPB,” ujar Nelwan.
Selain persoalan kekeringan, BNPB juga menyoroti lambannya penyelesaian persoalan lahan yang menghambat relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.
BNPB bahkan mengingatkan kemungkinan penerapan pola relokasi mandiri apabila masalah lahan tidak segera diselesaikan demi mempercepat pemulihan warga terdampak.
Menutup pertemuan, Winston meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih serius terhadap wilayah kepulauan dalam kebijakan penanggulangan bencana nasional.
BACA JUGA: IPW Apresiasi Kapolda NTT Tindak Anggota Terlibat Mafia BBM
“Masyarakat NTT itu tangguh, tapi hari ini beban perubahan iklim terlalu berat untuk kami pikul sendiri. Jika negara ingin membangun sistem penanggulangan bencana yang adil, maka NTT sebagai wilayah kepulauan harus mendapat perhatian sungguh-sungguh,” pungkasnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT Agustinus Nahak, anggota DPRD Agustinus Bria Seran, Sekretaris BPBD NTT Yohanis Taka Dosi, serta Analis Keuangan BPBD NTT Ketut Sadnyana Yasa. []
Kontributor NTT: Irekz
