Imbas Digolkan UU IKN, DPR Segera Bahas RUU Kekhususan Jakarta

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda mengatakan DPR RI bersama pemerintah segera membahas sebuah Rancangan Undang-Undang yang akan mengatur kekhususan Jakarta, setelah dicabutnya status Daerah Khusus Ibukota (DKI) yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Nusantara.

“Kami akan susun UU khusus Jakarta. Itu artinya pemerintah dan DPR masih menempatkan Jakarta sebagai daerah khusus, berbeda dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia yang sifat kekhususannya akan diatur dalam UU tersebut,” kata Rifqi kepada wartawan di Jakarta, dikutip Opsi, Kamis, 20 Januari 2022.

Rifqi mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, pemerintah sudah memiliki RUU tentang kekhususan Jakarta dan tinggal menunggu Surat Presiden (Surpres) dikirim ke DPR untuk dibahas bersama.

Dia menjelaskan dalam BAB X Ketentuan Peralihan RUU IKN yang telah disetujui DPR sebagai UU, disebutkan bahwa Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta secara de jure tidak lagi disebut sebagai DKI sejak RUU tersebut disahkan menjadi UU.

“Namun, di pasal berikutnya disebutkan bahwa sebelum Otorita IKN aktif secara de facto maka DKI Jakarta masih memiliki fungsi-fungsinya sebagai wilayah khusus ibu kota,” ujarnya.

Menurut politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu, poin penting lainnya adalah dalam RUU IKN memberikan mandat kepada pemerintah dan DPR untuk segera menyusun UU khusus daerah Jakarta.

Dalam BAB X Ketentuan Peralihan Pasal 39 RUU IKN disebutkan bahwa “kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN Nusantara dengan Keputusan Presiden”.

Dalam RUU IKN BAB XI Ketentuan Penutup Pasal 41 ayat (1) disebutkan “sejak ditetapkannya Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Pasal 41 ayat (2) menyebutkan “paling lama dua tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 41 ayat (3) disebutkan “perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada saat Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan”. Pasal 41 ayat (4) menyebutkan “perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur kekhususan Jakarta”. []

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI

News Anchor Bongkar Cerita di Balik Layar TV

Jakarta - Sederet pembaca berita alias news...

Video Bokep 19 Detik di Emperan Toko Magelang, Viral di Media Sosial

Jakarta - Sebuah video bokep berdurasi 19 detik berisi...

Foto: Achmad Megantara, Perankan Rangga di Sinetron Dewi Rindu

Jakarta - Aktor muda Achmad Megantara didaulat untuk berperan...

Dihina Gurunya, Siswi SMP di Medan Didatangi Polisi

Medan - Seorang siswi SMP Negeri 28 Kota Medan,...

Kembali Berulah, Dua Residivis Maling di Mamuju Ditangkap Polisi

Mamuju - Kembali berulah, dua residivis maling, EG dan...

New Pusat Dunia (NPD) Rilis Single Terima Kasih Aku

Jakarta - Menghadirkan karya yang didedikasikan khusus untuk merayakan...

Color Asia Live Umumkan Rencana Konser Band Legendaris Toto di Indonesia

Jakarta - Kabar menggembirakan datang bagi para penggemar musik...

MALIQ & D’Essentials Rilis Album Kabar Gembira Bareng Sony Music

Jakarta - Grup musik kenamaan tanah air, MALIQ &...

Kalezic Akui Persija Lawan Kuat, PSM Tetap Bidik Tiga Poin di Kandang

Parepare, OPSI.ID - PSM Makassar menghadapi tantangan berat saat...

Tragedi di Maguwoharjo! Kekalahan PSS dari Arema FC Berujung Kerusuhan

Sleman, OPSI.ID - Kekecewaan suporter PSS Sleman setelah tim...

Shin Tae-yong Soroti Perjalanan Jauh dan Lapangan Latihan, Mental Persija Tetap Siap

Parepare, OPSI.ID - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengakui...

‎Gubernur Pramono Anung Tetapkan UMP Jakarta 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,10 Persen

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Upah...

Ade Armando Ungkap Dugaan Permufakatan Politik Singkirkan Gibran: MK, MA hingga Pemerintah Disorot

JAKARTA, Opsi.id – Pegiat media sosial sekaligus politikus Ade...

Berita Terbaru

Popular Categories