Jakarta – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kevin Wu meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk merilis beberapa indikator terkait dengan pembangunan ekonomi.
Hal itu dikarenakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum dapat memerolehnya dari Pemprov DKI Jakarta ketika akan menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI Jakarta 2025.
“Berdasarkan Buku I Bab II Tabel 2.3. halaman 15 (LHP BPK), banyak indikator perjanjian kinerja 2025 yang statusnya belum rilis atau not available saat diminta pertanggungjawabannya oleh BPK. Termasuk, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, hingga indeks reformasi birokrasi Jakarta,” katanya dalam rilis resmi dikutip Rabu, 17 Juni 2026.
Baca juga: Soroti Pungli, Justin PSI: Pemprov DKI Harus Belajar dari Evaluasi SPMB 2025
“Justru, indikator yang tersedia itu malah yang buruk. Contohnya, stunting yang ditarget turun ke angka 15,8 persen, tapi kini masih di angka 17,2 persen. Kemudian, rasio gini Jakarta juga masih di angka 0,44. Belum turun ke angka 0,41 seperti yang sudah ditargetkan,” tuturnya.
Kevin Wu menilai keadaan ini ironis. Di satu sisi, LHP BPK 2025 menemukan bahwa serapan anggaran program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan DKI Jakarta sudah tinggi. Akan tetapi, indikator-indikatornya tidak dapat diketahui oleh masyarakat.
Lantas, Kevin bertanya dengan apa Pemprov DKI Jakarta, khususnya Bapenda mengukur dan mengevaluasi keberhasilan atau kekurangannya itu dalam membangun ibukota.
“Tentu ini sangat ironis. Karena anggaran program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan Jakarta sudah terserap sangat tinggi, yakni 90 persen,” ujarnya.
Baca juga: William PSI Ungkap Temuan BPK: PBB Bermasalah, Dana Pendidikan hingga Tunjangan Guru Perlu Dibenahi
“Bagaimana Bapenda akan mengevaluasi capaian kinerjanya apabila indikator-indikator utamanya belum dirilis saat dimintai pertanggungjawabannya oleh BPK,” tegasnya.
Menyorot permasalahan prevalensi stunting dan ketimpangan Jakarta yang naik, Kevin bertanya apa saja langkah Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki kondisi-kondisi tersebut.
“Apa intervensi konkret Pemprov DKI atas tingginya stunting dan rasio gini ini?,” ucapnya.
Menurut dia, indikator yang informatif, jelas, dan bisa diakses oleh warga sangat penting untuk memastikan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara transparan.
“Sehingga bukan hanya Pemprov DKI Jakarta saja, tetapi masyarakat juga bisa memberikan penilaian dan evaluasi terhadap program-program yang dijalankan di ibukota,” kata Kevin Wu PSI. []
 Kevin Wu meminta Pemprov DKI Jakarta, khususnya Bapenda.){kind=link}