Jakarta – Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran (TA) 2026/2027 Jakarta telah resmi dibuka pada Senin, 15 Juni 2026 lalu. Kini, para calon siswa bisa mendaftar untuk mengisi salah satu dari 245.980 kursi di seluruh jenjang satuan pendidikan Jakarta.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali kepada evaluasi-evaluasi terhadap penyelenggaraan SPMB pada tahun 2025 lalu.
“Berdasarkan laporan-laporan yang kami terima dari warga, ada beberapa permasalahan yang membuat SPMB sebelumnya berjalan kurang optimal,” katanya dalam rilis resmi dikutip Rabu, 17 Juni 2026.
Salah satu aduan masyarakat yang diterima Justin adalah masih kurangnya sosialisasi Pemprov DKI Jakarta mengenai informasi-informasi seputar pelaksanaan SPMB, termasuk prosesnya, jadwalnya, dan rangkaian-rangkaiannya.
Baca juga: Kevin Wu PSI Kritisi Indikator Kinerja Bapenda Pemprov DKI yang Belum Dirilis
“Pertama, sosialisasinya yang masih kurang. Pemprov DKI masih belum mensosialisasikan pembukaan dan jadwal SPMB-nya secara masif dan optimal sehingga banyak warga Jakarta tidak mendapatkan informasi-informasi yang mereka butuhkan,” ucapnya.
Kemudian, Justin juga mengungkapkan ada banyak warga yang merasa kesulitan untuk mengikuti proses SPMB tanpa mendapatkan bantuan dari petugas.
Sementara itu, pungutan liar (pungli) juga mencederai pelaksanaan SPMB yang seharusnya berjalan bebas dari biaya.
“Masih ada banyak oknum yang melakukan pungli. Padahal, proses pendaftaran SPMB ini kan gratis dan harusnya tidak memungut biaya sama sekali,” ujarnya.
Maka itu, Justin mendorong Pemprov DKI Jakarta, melalui Dinas Pendidikan (Disdik) DKI untuk mengencarkan upaya sosialisasinya kepada masyarakat.
“Dinas Pendidikan perlu menggencarkan sosialisasi terkait dengan pembukaan dan jadwal SPMB. Ini bisa dilakukan di media-media sosial dan melalui pengumuman-pengumuman di berbagai ruang publik,” ujarnya.
Tidak hanya itu, ia juga menyarankan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk membuka posko-posko yang bertugas membantu warga dalam menghadapi berbagai kesulitan ketika mengikuti proses pendaftaran SPMB.
Baca juga: William PSI Ungkap Temuan BPK: PBB Bermasalah, Dana Pendidikan hingga Tunjangan Guru Perlu Dibenahi
“Kemudian, Pemprov DKI juga harus membuka posko-posko untuk membantu warga yang kesulitan mendaftarkan anak-anaknya ikut SPMB,” terusnya.
Terkait masalah pungli, Justin meminta kepada masyarakat untuk tidak ragu-ragu melapor para pelaku untuk segera diproses oleh Pemprov DKI Jakarta.
Ia juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta tidak segan-segan untuk memberikan sanksi yang berat.
“Terakhir, Pemprov DKI harus mengawasi pelaksanaan SPMB tahun ini secara ketat. Jangan sampai ada pungli-pungli yang menyasar warga lagi. Masyarakat juga harus didorong untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Jika ada lembaga atau oknum yang ketahuan, Pemprov DKI juga jangan segan-segan untuk memberikan sanksi,” kata Justin PSI. []
, Justin Adrian Untayana mengingatkan Pemprov DKI SPMB.){kind=link}