Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengungkit beberapa masalah terkait kesejahteraan sosial yang dialami oleh masyarakat di ibu kota. Beberapa di antaranya yang dibicarakan dalam Rapat Paripurna Pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi pada hari Kamis, 11 Juni 2026 lalu, menyangkut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), tata kelola anggaran pendidikan, pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta isu subsidi pangan murah.
“BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menemukan 924 wajib pajak menerima pembebasan PBB berulang dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang sama, dan 2.212 objek pajak dibebaskan menggunakan data kependudukan tidak valid senilai Rp2.68 miliar,” kata William yang merupakan Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu dikutip Rabu, 17 Juni 2026.
Baca juga: Kevin Wu PSI Kritisi Indikator Kinerja Bapenda Pemprov DKI yang Belum Dirilis
“Masalah ini akibat mandeknya pemutakhiran data antara Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) dan Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil),” ucapnya menambahkan.
Adapun menyangkut tata kelola anggaran pendidikan, William mengungkit penemuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“BPK menemukan pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan tidak sesuai aturan, meliputi belum optimalnya aplikasi e-RKAS, lemahnya pengawasan pemeliharaan, dan ketidaksesuaian pertanggungjawaban belanja,” ujarnya.
Baca juga: Soroti Pungli, Justin PSI: Pemprov DKI Harus Belajar dari Evaluasi SPMB 2025
“Pendidikan menyangkut masa depan anak-anak Jakarta. PSI mendorong Dinas Pendidikan membenahi sistem keuangan digital dan memperkuat SDM (Sumber Daya Manusia) demi transparansi anggaran,” ucapnya menambahkan.
Lanjut perihal isu ketidaksesuian dalam hal pembayaran gaji serta tunjangan para pegawai, William menyorot penemuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK bahwa ada risiko salah bayar. Pada saat yang bersamaan, ia juga mengritik kekurangan dalam penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG).
“Menurut laporan dari LHP BPK, terdapat risiko salah bayar gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp2,12 miliar. Hal tersebut berdampak kepada terjadinya kelebihan bayar di beberapa sektor. Namun, ironisnya di sisi lain malah terjadi kekurangan penyaluran Tunjangan Profesi Guru untuk 7.979 guru yang berhak,” ujarnya.
“Ini menunjukkan administrasi kepegawaian yang ceroboh dan perlu pembenahan. PSI meminta integrasi data kepegawaian dipercepat agar hak para guru dan pegawai tidak terlambat atau terpotong,” tuturnya.
Pelaksanaan program subsidi pangan murah yang salah sasaran juga tidak luput dari kritikan. William mempertanyakan kenapa anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut belum terserap secara optimal hingga saat ini.
“Anggaran subsidi pangan dialokasikan Rp1.25 triliun, namun tidak terserap optimal (tersisa Rp1.505 miliar). Parahnya, anggaran yang sudah digelontorkan justru salah sasaran senilai Rp4.414 miliar karena mengalir ke warga yang sudah pindah, meninggal dunia, memiliki mobil atau aset di atas Rp1 miliar, hingga PNS (Pegawai Negeri Sipil) aktif,” tambahnya.
“Berdasarkan Pergub (Peraturan Gubernur) No. 28 Tahun 2022, subsidi ini harusnya untuk warga rentan. PSI mendesak sinkronisasi data lintas dinas dirombak total agar bantuan tepat sasaran,” kata William Aditya Sarana. []
