Jakarta – Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rian Ernest menegaskan bahwa partainya tidak pernah anti dengan program balap Formula E yang akan diselenggarakan Pemerintahan Anies Baswedan di Provinsi DKI Jakarta.
Rian mengungkapkan, kritikan PSI terhadap program Formula E lantaran terkesan dipaksakan.
“Kami tidak pernah anti, jadi kami tidak pernah anti terhadap orang, anti terhadap program. Yang kami anti adalah mencanangkan sebuah program yang sebenarnya direncanakan bangunan jangka menengah tidak ada, dipaksakan ada,” kata Rian dalam diskusi Total Politik di Bangi Kopi, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu, 23 Januari 2022.
Menurutnya, Formula E saat ini menggunakan anggaran yang berasal dari APBD, di mana nominalnya hampir setengah triliun rupiah.
Dia menilai anggaran sebanyak Rp 560 miliar itu digunakan untuk program yang tidak menjadi prioritas.
“Menggunakan anggaran dari DKI Jakarta hampir setengah triliun sebenarnya. Meskipun ke belakang, panitia Formula E bilang, `Oh enggak ada kok anggaran DKI yang keluar`, faktanya ada Rp 560 miliar yang sudah keluar itu bagian dari anggaran DKI Jakarta,” ujarnya.
Padahal, lanjutnya, masih ada beberapa permasalahan yang belum juga dapat diselesaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
“Bagaimana program seperti ini dilaksanakan padahal ada dua hal penting yang ditunggu-tunggu warga DKI Jakarta dari setiap gubernurnya, menyelesaikan dua masalah utama, macet dan banjir,” tuturnya.
Kata dia, sah-sah saja Anies menggelar Formula E dengan anggaran dari APBD. Asalkan, sambungnya, Gubernur DKI sudah menyelesaikan program prioritasnya.
“Kalau Gubernur Anies fokus ingin mengadakan Formula E dengan anggaran yang mungkin sedang sehat, dan sudah menyelesaikan masalah macet dan banjir, oh bagus. Artinya prioritas utama sudah diselesaikan, baru bergeserlah ke prioritas lain seperti Formula E,” katanya.
Menurut pandangannya, hingga saat ini belum ada perkembangan terkait penanganan macet di Jakarta. Penanganan banjir dan normalisasi belum terealisasi.
“Tetapi macet ada perkembangan tidak? tidak ada, banjir tidak ada, program normalisasi yang sudah disepakati antara pemerintah pusat dan DKI tentang normalisasi tidak dilaksanakan, pembebasan lahan tidak dilaksanakan,” ucap Rian Ernest.[]
