Jakarta — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendeteksi 198 titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) dalam pemantauan selama 24 jam terakhir.
Data tersebut disampaikan Tenaga Ahli sekaligus Staf Khusus Kepala BNPB Brigjen TNI (Purn.) Asrianus Bulo saat memberikan paparan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Kalimantan, Sabtu, 22 Agustus 2026.
“Kami laporkan tentang situasi terkini. Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi,” kata Bulo.
Menurutnya, tingkat kepercayaan tinggi pada pantauan satelit menunjukkan adanya indikasi titik api dan asap di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, BNPB juga mencatat sebanyak 3.100 titik dengan tingkat kepercayaan menengah serta 406 titik dengan tingkat kepercayaan rendah.
Bulo menjelaskan, hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah lebih banyak menunjukkan adanya kepulan asap yang terpantau melalui satelit.
Sejumlah wilayah menjadi lokasi dengan konsentrasi titik api terbanyak, seperti Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, dan Kayong Utara. Selain itu, titik panas juga ditemukan di wilayah Sanggau, Sintang, dan Sambas.
BNPB menyebutkan, potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di beberapa wilayah Kalimantan Barat pada 21-27 Agustus. Peluang hujan tersebut terutama berada di kawasan timur Kalbar.
Sebelumnya, BNPB telah menjalankan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 11-18 Agustus untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Namun, operasi tersebut dihentikan sementara karena belum terdapat potensi awan yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan hujan.
“Kami sudah melaksanakan operasi modifikasi cuaca pada tanggal 11 sampai dengan 18 Agustus yang lalu. Kemudian istirahat karena tidak ada potensi awan,” ujar Bulo.
Dalam kunjungannya ke Kalimantan, Presiden Prabowo Subianto juga meninjau langsung penanganan karhutla sekaligus memastikan upaya pengendalian berjalan optimal.
Pada Sabtu, 22 Agustus 2026, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Presiden sebelumnya telah memberikan arahan kepada jajaran TNI dan Polri untuk mempercepat penanganan karhutla di empat provinsi terdampak di Kalimantan.
Khusus Kalimantan Barat, Prabowo menugaskan Panglima TNI dan Kapolri untuk memimpin penanganan di lapangan.
“Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal,” kata Teddy.[]


